NPWP adalah salah satu identitas paling penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Meski begitu, masih banyak orang yang belum paham betul fungsi utamanya dan kapan seseorang perlu memilikinya.
Peran NPWP sangat signifikan bukan sekadar deretan angka, melainkan kuncinya berbagai urusan transaksi dan administrasi keuangan. Apalagi saat ini NIK sudah terintegrasi sebagai NPWP, sehingga proses pengurusan pajak jadi semakin mudah dan efisien.
Apa itu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?
Menurut Pasal 1 Ayat (5) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, NPWP adalah identitas khusus wajib pajak yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan administrasi serta pemenuhan hak dan kewajiban pajak seseorang maupun badan.
Fungsi utamanya yaitu mencatat seluruh rekam jejak aktivitas perpajakan, seperti pelaporan SPT, pembayaran kewajiban pajak, hingga pemenuhan syarat administratif perbankan atau bisnis.
Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Keberadaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencakup cakupan yang luas, tidak terbatas pada urusan perpajakan belaka melainkan juga untuk pelbagai keperluan administrasi. Berikut adalah fungsi utama NPWP:
1. Identitas dalam Administrasi Perpajakan
NPWP berperan sebagai identitas resmi wajib pajak. Dokumen ini menjadi syarat wajib untuk melaporkan SPT, melakukan penyetoran pajak, memproses pemotongan pajak, mengurus restitusi, hingga menjalani pemeriksaan pajak.
2. Sarana Pemenuhan Hak dan Tanggung Jawab Pajak
Kepemilikan NPWP memberi ruang bagi masyarakat untuk menuntut haknya seperti mengajukan keberatan, meminta pengembalian kelebihan bayar, serta memanfaatkan layanan pajak berbasis online. Di sisi lain, nomor ini menjadi sarana dalam menunaikan kewajiban pembayaran dan pelaporan secara rutin.
3. Pencegah Tarif Pajak yang Tinggi
Wajib pajak yang memiliki NPWP diuntungkan dengan tarif normal. Sebaliknya, mereka yang tidak memilikinya dapat dijatuhi tarif yang lebih tinggi, hingga mencapai 20% lebih tinggi pada kategori pajak tertentu.
4. Prasyarat Administrasi Bisnis dan Keuangan
Di luar konteks perpajakan, NPWP sering menjadi syarat untuk berbagai transaksi keuangan dan legalitas, seperti permohonan pinjaman atau kartu kredit di bank, pembentukan rekening khusus instansi bisnis, hingga pengurusan izin operasional usaha.
Siapa yang Wajib Memiliki NPWP?
NPWP adalah tanda pengenal pajak dari DJP untuk mendukung administrasi penerimaan negara. Seseorang atau badan hukum wajib mendaftar NPWP apabila telah memenuhi syarat subjektif (status subjek pajak) dan syarat objektif (memiliki penghasilan atau kewajiban memotong pajak sesuai ketentuan UU PPh).
Kelompok Wajib Pajak Perorangan:
- Perorangan Pribadi: Pria/wanita lajang, atau suami sebagai penanggung jawab pajak keluarga.
- Hidup Berpisah (HB): Suami dan istri yang telah berpisah berdasarkan putusan hakim.
- Pisah Harta (PH): Suami dan istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
- Memilih Terpisah (MT): Wanita menikah yang memilih mengurus pajak sendiri terpisah dari suaminya.
- Warisan Belum Terbagi (WBT): Aset warisan yang belum diserahkan ke ahli waris dan bertindak sebagai subjek pajak sementara.
Kelompok Wajib Pajak Badan:
- Badan Berorientasi Profit: PT, CV, Firma, Perbankan, Koperasi, dan lembaga keuangan lainnya.
- Badan Non-Profit: Yayasan, LSM, organisasi keagamaan, serta lembaga pendidikan swasta.
- Kerja Sama Operasi (Joint Operation): Kemitraan beberapa perusahaan untuk proyek tertentu (seperti proyek konstruksi).
- Kantor Cabang: Unit usaha atau kantor perwakilan daerah dari perusahaan induk.
Jenis-Jenis NPWP
Jenis-jenis NPWP dibedakan menurut status subjek pajaknya. Hal ini dikarenakan tiap jenis NPWP mempunyai peran dan aturan main yang tidak sama. Berikut ini jenis-jenisnya:
1. NPWP Pribadi
Diberikan untuk setiap individu yang telah berpenghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Saat ini telah diintegrasikan dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 16 digit pada KTP.
2. NPWP Badan
Diberikan khusus untuk perusahaan atau lembaga hukum komersial maupun non-komersial, seperti PT, CV, Yayasan, dan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
3. NPWP Cabang (Sekarang NITKU)
NPWP cabang yang dulu digunakan untuk mengidentifikasi unit usaha di lokasi berbeda kini telah dialihkan menjadi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Perusahaan yang memiliki jaringan cabang kini cukup menggunakan satu NPWP Pusat dan melengkapinya dengan NITKU di setiap lokasi operasionalnya.
4. NPWP Bendahara
Diberikan khusus kepada bendahara lembaga negara (seperti kementerian atau pemerintah daerah) yang memegang peran pemotong dan pemungut pajak atas transaksi instansi.
Syarat Membuat NPWP
Sebelum membuat NPWP, pastikan seluruh berkas dan dokumen yang diperlukan telah siap:
Syarat NPWP Orang Pribadi:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI.
- Paspor dan KITAS/KITAP untuk Warga Negara Asing (WNA).
- Dokumen izin usaha atau surat keterangan kerja jika berstatus sebagai pengusaha atau pekerja bebas.
Syarat NPWP Badan:
- Akta pendirian perusahaan dan SK Pengesahan dari Kemenkumham.
- NPWP penanggung jawab atau direktur utama.
- NIB (Nomor Induk Berusaha) atau surat keterangan domisili usaha.
- Dokumen identitas pimpinan cabang (jika mendaftarkan cabang).
Cara Membuat NPWP Online di Coretax
Berikut adalah cara membuat NPWP di Coretax, dari mulai mengakses hingga selesai pengajuan:
- Buka Browser (Chrome, Mozilla, dll) dan masuk ke situs https://coretaxdjp.pajak.go.id/, lalu tekan tombol "Daftar di sini" untuk membuat akun baru.
- Pilih jenis pendaftaran yang sesuai dari opsi yang ada (Perorangan, Badan, Instansi Pemerintah, atau Pemungut PPN PMSE Luar Negeri).
- Bila NIK Anda telah terdata, tandai jawaban "Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK". Selanjutnya, tentukan opsi Aktivasi NIK atau Registrasi Akun.
- Tentukan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang relevan, lalu isi alamat tempat tinggal dan alamat sesuai identitas KTP secara presisi.
- Ambil foto wajah secara langsung atau unggah foto sesuai instruksi untuk dicocokkan otomatis dengan basis data Dukcapil.
- Periksa kembali seluruh isian data. Jika sudah tepat, beri tanda centang pada kolom persetujuan dan klik "Ajukan Permohonan". Pemantauan status permohonan dapat dilakukan lewat surel atau dengan masuk kembali ke portal Coretax.
Sanksi Jika Tidak Memiliki atau Menyalahgunakan NPWP
Bagi perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria wajib pajak namun enggan mendaftarkan diri, Undang-Undang KUP telah menetapkan sejumlah tindakan tegas dan sanksi berikut:
- DJP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan berdasarkan hasil pengawasan atau data intelijen perpajakan.
- Pengenaan tarif pajak lebih tinggi hingga 20% lebih besar untuk pemotongan PPh.
- Sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun bagi pihak yang sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP sehingga merugikan pendapatan negara.