Pembuatan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) yang tepat tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi bisnis Anda, tetapi juga memastikan kegiatan usaha Anda sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. EasyLegal sebagai penyedia layanan legal terpercaya menghadirkan Jasa Pembuatan PKKPR untuk membantu pelaku usaha, UMKM, maupun perusahaan dalam mengurus perizinan dengan proses yang aman, cepat, dan sesuai regulasi.
Dapatkan Diskon 50% untuk pengurusan PKKPR. Ambil segera kesempatan ini, kuota terbatas!
Kami memahami bahwa sebagian orang mungkin tidak terbiasa melakukan transaksi secara online atau bahkan pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan.
Oleh karena itu, kami ingin memberikan rasa AMAN dengan menawarkan layanan pendirian perusahaan, perizinan usaha dan pendaftaran HAKI melalui MARKETPLACE yang dapat memberikan JAMINAN KEAMANAN yang Anda butuhkan.
Keterangan: ⁽¹⁾ Setelah melengkapi dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
Langkah-langkah pengurusan PKKPR di EasyLegal sebagai berikut:
Diskusikan kebutuhan usaha Anda bersama Personal Legal Assistant kami secara gratis. Kami akan membantu mengidentifikasi jenis KBLI yang sesuai, menentukan lokasi usaha yang tepat, serta memberikan arahan awal terkait proses legalitas bisnis Anda agar berjalan lebih mudah dan terarah.
Kami membantu menyiapkan checklist serta melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan, sehingga proses pengajuan dapat berjalan lebih tertata, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses pendaftaran dan penerbitan NIB melalui sistem OSS kami bantu lakukan sebagai prasyarat utama agar pengajuan PKKPR dapat diajukan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Submission pengajuan dilakukan secara formal melalui sistem OSS-RBA, disertai dengan monitoring progres secara real-time oleh tim legal kami untuk memastikan proses berjalan lancar hingga tahap penerbitan.
PKKPR resmi diterbitkan dan kami serahkan kepada Anda secara lengkap, disertai dengan panduan teknis mengenai penggunaan dan pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
PKKPR adalah dokumen konfirmasi pemerintah bahwa lokasi usaha Anda sesuai peruntukan dalam tata ruang wilayah. Dokumen ini menggantikan sistem Izin Lokasi lama, kini terintegrasi penuh dalam sistem OSS (Online Single Submission).
Tanpa PKKPR, bisnis Anda tidak memiliki dasar hukum untuk beroperasi di lokasi tersebut dan tidak dapat melanjutkan proses perizinan berikutnya. PKKPR wajib dimiliki sebelum memulai konstruksi, operasional, atau pengembangan usaha di lokasi manapun.
Regulasi terbaru yang mengatur kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagai syarat wajib dalam ekosistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia.
Mengatur tata cara pengajuan, pemrosesan, dan penerbitan PKKPR oleh instansi berwenang, termasuk seluruh persyaratan teknis dan administratif yang wajib dipenuhi pemohon.
Regulasi teknis pelaksanaan PKKPR yang mengatur mekanisme konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi kesesuaian tata ruang secara menyeluruh dan terperinci.
Secara umum, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan bisnis diwajibkan memiliki PKKPR sebelum memulai operasional.
Pabrik, pengolahan komoditas, industri tekstil, FMCG, dan kegiatan produksi yang membutuhkan lahan operasional.
Developer perumahan, gedung komersial, kawasan industri, dan infrastruktur yang memerlukan kesesuaian tata ruang.
Agribisnis, perkebunan sawit, karet, dan komoditas lain yang memanfaatkan lahan dalam skala luas.
Eksplorasi, penambangan mineral/batubara, dan pembangkit energi yang berdampak pada kawasan tata ruang.
Hotel, resort, area wisata terpadu, dan fasilitas hiburan skala menengah ke atas.
Pusat perbelanjaan, gudang, terminal logistik, dan fasilitas distribusi berkapasitas besar.
PKKPR Konfirmasi diterbitkan otomatis oleh sistem OSS apabila lokasi usaha sudah tercantum dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) digital yang terintegrasi. Lebih cepat dan tidak perlu kajian tambahan.
PKKPR Persetujuan diterbitkan jika RDTR digital belum tersedia, atau lokasi memerlukan kajian tata ruang lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Prosesnya lebih panjang dan melalui rapat koordinasi instansi.
Proses proses PKKPR di EasyLegal selama 3 – 5 hari kerja setelah melengkapi dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
Tidak. PKKPR diterbitkan per KBLI per lokasi. Jika Anda memiliki dua lokasi usaha berbeda, atau dua jenis usaha berbeda di lokasi yang sama, masing-masing memerlukan PKKPR tersendiri. Harga paket EasyLegal pun dihitung berdasarkan satuan ini.
Ya, sangat bisa dan justru sangat disarankan segera. Mengurus PKKPR retrospektif akan melegalkan operasional Anda yang sudah berjalan dan mencegah sanksi di masa mendatang. Tim EasyLegal berpengalaman menangani kasus seperti ini dan akan membantu prosesnya tanpa hambatan.
PKKPR dapat dicabut jika terjadi perubahan RTRW/RDTR yang membuat lokasi tidak lagi sesuai peruntukannya, atau jika pemohon terbukti memberikan data palsu. Pastikan seluruh informasi yang Anda ajukan akurat sesuai kondisi nyata di lapangan.
EasyLegal berkomitmen memproses PKKPR secara profesional sesuai ketentuan berlaku. Namun keputusan akhir penerbitan berada di tangan instansi pemerintah. Jika ada kendala dalam proses, tim kami akan segera berkomunikasi dan mencari solusi terbaik bersama Anda termasuk opsi revisi permohonan.
