UU Pajak

Undang-Undang yang mengatur perpajakan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini memperbarui dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Daerah, dan ketentuan umum lainnya.

UU Pajak yang Berlaku

Berikut adalah beberapa UU penting yang terkait dengan perpajakan di Indonesia:

1. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
   • Mengatur kebijakan pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
   • Membahas perubahan tarif PPh, PPN, dan pengenalan Pajak Karbon.
2. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
   • Mengatur pajak atas penghasilan orang pribadi, badan usaha, dan subjek pajak lainnya.
3. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
   • Mengatur pengenaan pajak atas transaksi barang dan jasa.
4. UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
   • Mengatur prosedur penagihan pajak bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban.
5. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
   • Menjadi pedoman umum administrasi perpajakan di Indonesia.

Poin Penting dalam UU Pajak

1. Jenis Pajak
   • Pajak Penghasilan (PPh): Pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak.
   • Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak atas konsumsi barang dan jasa.
   • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan.
   • Bea Materai: Pajak atas dokumen tertentu.
2. Subjek Pajak
   • Orang pribadi.
   • Badan usaha (PT, CV, koperasi, dll.).
   • Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi subjek pajak luar negeri.
3. Kewajiban Wajib Pajak
   • Mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
   • Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.
   • Membayar pajak sesuai peraturan.
4. Perubahan Penting dalam UU HPP (2021)
   • Tarif Pajak Penghasilan (PPh): Penyesuaian tarif untuk wajib pajak orang pribadi.
   • PPN: Kenaikan tarif menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan direncanakan 12% pada 2025.
   • Pajak Karbon: Dikenakan pada emisi karbon dengan prinsip cap and tax.