Kategori: EasyEdu

Edulegal adalah Pusat Edukasi perihal legalitas badan usaha di Indonesia.

Ragam Jenis Perjanjian Hukum di Indonesia

Ragam Jenis Perjanjian Hukum di Indonesia

Artikel, Bisnis, EasyEdu, EasyTips, Perjanjian·

Dalam dunia bisnis, ada beberapa hal yang berkaitan dengan legalitas, namun masih kurang diperhatikan oleh para pebisnis, salah satunya adalah perjanjian hukum. Tanpa adanya perjanjian yang jelas, dapat terjadi sengketa pada dunia bisnis. Saat ini, seminimalnya pebisnis dan masyarakat umum harus mengetahui ragam jenis perjanjian hukum yang ada di Indonesia, supaya mengantisipasi persoalan legal ke depannya.

Lalu, apa saja ragam jenis tersebut? Simak penjelasannya di artikel berikut ini.

Pengertian Perjanjian Hukum

Perjanjian hukum diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban, serta mengikat kuat secara hukum. Persoalan perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), utamanya pada pasal 1313. 

Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk perjanjian dikatakan sah, yakni:

  • Kesepakatan antara pihak terkait
  • Kecakapan hukum
  • Objek yang jelas
  • Sebab yang halal

Tanpa terpenuhinya syarat tersebut, perjanjian tidak akan memiliki kekuatan hukum dan bisa batal.

Ragam Jenis Perjanjian Hukum

Berikut ini beberapa jenis perjanjian hukum yang ada dan umum digunakan di Indonesia, antara lain:

  • Perjanjian Jual Beli

Paling sering digunakan dalam transaksi bisnis. Pihak penjual wajib menyerahkan barang/jasa, sementara pihak pembeli wajib membayar sesuai nilai yang sudah disepakati. Contohnya, jual beli properti, kendaraan, hingga jasa.

  • Perjanjian Sewa Menyewa

Jenis ini digunakan untuk melayani kebutuhan pemberian hak penggunaan suatu barang ke pihak lain dalam jangka waktu yang disepakati dengan imbalan pembayaran. Contohnya, sewa ruko, kantor, hingga kendaraan.

  • Perjanjian Kerja

Perjanjian antara perusahaan dengan karyawannya yang mengatur hak, kewajiban, dan hubungan kerja.

  • Perjanjian Kerja Sama

Jenis perjanjian ini mengatur kolaborasi antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha secara bersama. Contohnya, kerja sama bisnis atau proyek tertentu, hingga joint venture.

  • Perjanjian Pinjam Meminjam

Mengatur persoalan pinjam meminjam, antara penerima dan pemberi, termasuk jumlah angka, jangka waktu, hingga bunga pinjaman. Contohnya, pinjaman modal usaha.

  • Perjanjian Lisensi

Perjanjian yang memberikan izin pada pihak lain untuk menggunakan hak kekayaan intelektual. Contohnya, hak cipta atau paten, serta lisensi merek.

  • Perjanjian Waralaba (Franchise)

Biasanya digunakan dalam sistem waralaba, yakni pemilik merek memberikan hak kepada orang lain untuk menjalankan usaha dengan standar tertentu. Contohnya, bisnis makanan atau retail dengan basis franchise.

  • Perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA) 

Perjanjian ini mengatur persoalan yang memiliki kerahasiaan atas informasi yang penting. Contohnya, perlindungan rahasia ataupun data perusahaan.

Pentingnya Memahami Ragam Jenis Perjanjian Hukum

Dampak yang terjadi jika pebisnis tidak paham mengenai pentingnya jenis perjanjian hukum, seperti:

  • Kerugian finansial
  • Sengketa hukum
  • Kehilangan hak
  • Reputasi bisnis menurun

Sementara, jika permasalahan perjanjian ini sudah dipahami, hal positif yang dapat diambil berupa:

  • Memilih jenis perjanjian yang tepat
  • Menghindari risiko hukum
  • Melindungi kepentingan bisnis
  • Memastikan kerja sama berjalan aman

Baca juga, Legal Drafting di Indonesia: Kontrak Kuat Untuk Melindungi Bisnis

Tips Membuat Perjanjian yang Aman

Agar perjanjian tidak memiliki masalah di kemudian hari, ada beberapa tips yang bisa dilakukan saat agar perjanjian tersebut aman dan kuat secara hukum, yakni:

  • Gunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu
  • Cantumkan hak dan kewajiban secara rinci
  • Sertakan klausul penyelesaian sengketa
  • Pastikan ditandatangani oleh pihak yang berwenang
  • Konsultasikan dengan ahli hukum jika diperlukan

EasyLegal Sebagai Konsultan Jasa Perjanjian

Untuk memudahkan para pebisnis atau bahkan masyarakat umum yang ingin membuat perjanjian hukum yang baik, EasyLegal siap menjadi tempat untuk pembuatan perjanjian secara sah, aman, dan terpercaya. 

Selain jasa pembuatan, EasyLegal juga memiliki jasa konsultasi gratis melalui WhatsApp yang siap memberikan jawaban informatif dan solutif bagi klien.

Legal Drafting di Indonesia: Kontrak Kuat Untuk Melindungi Bisnis

Legal Drafting di Indonesia: Kontrak Kuat Untuk Melindungi Bisnis

Artikel, Bisnis, EasyEdu, EasyTips, Perjanjian·

Perkembangan bisnis di Indonesia yang semakin pesat saat ini, masih belum didukung dengan persoalan surat perjanjian yang masih terkesan kurang profesional dan seadanya. Padahal, jika ada masalah kecil pada hal tersebut dapat berujung sengketa, kerugian finansial, hingga kehilangan hak hukum. Lantas bagaimana langkah yang tepat dalam mengurus legal drafting di Indonesia? 

Artikel ini akan menjelaskannya rinci supaya tidak menimbulkan kebingungan bagi para pebisnis di Indonesia.

Pengertian Legal Drafting

Legal drafting adalah proses penyusunan dokumen hukum seperti kontrak, perjanjian, atau kesepakatan bisnis dengan struktur yang formal baik secara tata bahasa, maupun hukum yang berlaku di Indonesia. 

Dokumen-dokumen yang dibuat melalui legal drafting, antara lain:

  • Perjanjian kerja sama
  • Kontrak kerja karyawan
  • Perjanjian hutang piutang
  • Perjanjian sewa menyewa
  • Perjanjian investor atau bagi hasil

Mengapa Legal Draft di Indonesia Tidak Boleh Sembarangan?

Masih belum meratanya pemahaman soal surat perjanjian membuat banyak orang berpikir semuanya sama, namun sebenarnya tidak. Hal yang terjadi jika persoalan legal draft diurus secara asal-asalan adalah:

  • Multitafsir (ambigu)
  • Celah hukum yang merugikan
  • Klausul tidak enforceable (tidak bisa ditegakkan)
  • Risiko sengketa di kemudian hari

Contohnya, jika ada ada kekeliruan hak dan kewajiban yang tertukar pada isi perjanjian, ini dapat menimbulkan peluang sengketa karena kebingungan karena tidak jelasnya isi perjanjian.

Ciri-Ciri Perjanjian yang Kuat Secara Hukum

Perjanjian harus memenuhi beberapa unsur, ini supaya perjanjian tersebut sah dan kuat secara hukum di Indonesia. Unsur tersebut dapat dimulai dari, kesepakatan antar pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang tidak kabur. Selain itu perlu juga memperhatikan hal lain seperti:

  • Struktur klausul yang sistematis
  • Penggunaan istilah hukum yang tepat
  • Pengaturan risiko
  • Mekanisme penyelesaian sengketa

Alasan dan Waktu yang Tepat Untuk Menggunakan Jasa Legal Drafting Profesional

Dari banyaknya kerugian yang dapat terjadi jika urusan legal drafting dikerjakan secara serampangan, maka menggunakan jasa profesional adalah pilihan terbaik. Jasa profesional dapat menawarkan kepastian hukum yang lebih kuat, efisiensi waktu dan tenaga, serta meminimalisir risiko kesalahan fatal. Selain itu, dokumen perjanjian dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis klien.

Lalu, waktu yang tepat untuk mengurus masalah ini adalah ketika:

  • Ingin memulai kerja sama bisnis
  • Menerima atau memberi investasi
  • Membuat kontrak kerja karyawan
  • Menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil
  • Melakukan transaksi bernilai besar

Yang perlu diperhatikan adalah jika semakin penting dan besar risikonya, maka semakin wajib juga untuk segera menggunakan jasa legal drafting profesional.

Buat Surat Perjanjian Legal Tanpa Ribet Lewat EasyLegal

Sebagai jasa legalitas profesional yang dipercaya lebih dari 8000 UMKM, EasyLegal dapat mengurus persoalan legal drafting di Indonesia secara cepat, praktis, namun tetap sesuai aturan yang berlaku. Hal yang dapat dikerjakan di EasyLegal, mulai dari:

  • Membuat berbagai jenis surat perjanjian
  • Dibantu oleh tim profesional
  • Proses online, tanpa ribet
  • Dokumen siap pakai dan sesuai kebutuhan bisnis

Selain itu juga terdapat konsultasi melalui WhatsApp secara gratis, supaya membantu klien untuk mendapatkan solusi dan informasi terbaik dari para profesional.

Kenapa Daftar Merek Penting? Ini Dia Alasannya

Kenapa Daftar Merek Penting? Ini Dia Alasannya

Artikel, Bisnis, Daftar merek, EasyEdu, EasyTips, UMKM·

Banyak pebisnis yang terlalu fokus pada roda pergerakan bisnisnya, namun melupakan persoalan legalitas, termasuk dalam hal ini perlindungan merek yang dipakai. Padahal, tanpa adanya perlindungan yang sah dan jelas, merek dapat terkena masalah dan dapat merembet ke identitas bisnis. Lalu kenapa daftar merek penting? Masalah apa yang bisa datang? Serta apa keuntungan yang didapat bila merek sudah didaftarkan?

Artikel ini akan membahas kebutuhan soal pentingnya pendaftaran merek bagi pebisnis, terutama untuk identitas bisnis mereka.

Mengenal Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek ini adalah sebuah proses legal untuk mendapatkan hak eksekutif atas sebuah merek dagang yang sedang dipakai, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Bila proses pendaftaran lancar dan merek diterima, maka akan mendapatkan hak berupa:

  • Penggunaan merek secara eksklusif
  • Melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengimitasi merek yang sudah dimiliki
  • Bila ada pelanggaran dapat melakukan tindakan hukum

Jadi secara sederhana, pendaftaran merek ini dapat menjadi pelindung hukum yang sah dan diakui oleh negara.

Baca lebih jauh, Pendaftaran Merek UMKM: Supaya Melindungi Identitas Bisnis

Kenapa Daftar Merek Penting, Terutama Bagi Bisnis?

Berikut ini ada beberapa alasan pentingnya pendaftaran merek bagi bisnis, terutama yang sedang atau akan berkembang lebih besar, yakni:

1. Mendapat Hak Eksklusif atas Merek

Apabila merek sudah terdaftar, hanya pemilik terdaftar yang berhak menggunakannya dalam kategori bisnis tertentu. Orang lain tidak bisa sembarangan memakai atau meniru.

Tanpa pendaftaran? Siap-siap tidak punya posisi kuat kalau terjadi konflik.

2. Mencegah Sengketa dan Pembajakan

Banyak kasus di mana merek yang sudah lama dipakai justru kalah, karena ternyata didaftarkan duluan oleh pihak lain, akibatnya:

  • Harus ganti nama merek
  • Kehilangan pelanggan
  • Rebranding dari nol

Kejadian seperti ini cukup sering terjadi di dunia bisnis, artinya wajib diwaspadai supaya tidak menimpa bisnis yang sedang dijalani.

3. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Merek yang terdaftar terlihat lebih profesional dan serius. Konsumen cenderung lebih percaya karena:

  • Ada legalitas yang jelas
  • Memperlihatkan keseriusan dalam menjalankan bisnis

Kepercayaan ini sangat penting, terutama di era digital saat ini.

4. Menjadi Aset Bisnis yang Bernilai

Merek bukan sekadar nama melainkan juga aset. Jika sudah terdaftar, merek bisa:

  • Dilisensikan
  • Dijual
  • Dijadikan waralaba

Bahkan, dalam banyak kasus, nilai merek bisa lebih tinggi dari aset fisik bisnis itu sendiri.

5. Mempermudah Ekspansi Usaha

Kalau bisnis sudah atau akan berencana untuk membuka cabang, waralaba, ataupun masuk marketplace yang besar, itu artinya merek sudah wajib terdaftar.

Merek yang sudah terdaftar bikin semuanya lebih aman. Maka, tidak perlu khawatir tiba-tiba ada klaim dari pihak lain.

Baca juga, Berapa Biaya Perpanjangan Merek? Ini Rinciannya

Risiko Jika Tidak Mendaftarkan Merek

Lantas sekarang apa yang terjadi bila sebuah merek, tidak didaftarkan ke DJKI. Ada beberapa kerugian yang bisa didapat, seperti:

  • Merek didaftarkan orang lain lebih dulu
    artinya brand bisa kehilangan hak atas nama sendiri
  • Tidak punya kekuatan hukum
    Sulit menuntut jika ada yang meniru
  • Terpaksa rebranding
    Biaya besar + kehilangan identitas brand
  • Kehilangan pasar dan reputasi
    Konsumen bingung, bahkan pindah ke kompetitor

Kalau dipikir-pikir, risikonya jauh lebih mahal dibanding biaya pendaftaran.

Waktu yang Tepat Untuk Daftar Merek

Sejujurnya, waktu yang paling tepat adalah ketika bisnis mulai berjalan lebih serius, atau secepat mungkin setelah mengetahui manfaat dan risikonya. Selain itu baiknya adalah ketika identitas bisnis belum dikenal luas oleh masyarakat supaya jika perlu diganti tidak menimbulkan kebingungan. 

Tips Sebelum Mendaftarkan Merek

Supaya peluang lolos lebih besar, perhatikan ini:

  • Gunakan nama yang unik dan tidak umum
  • Hindari kemiripan dengan merek lain
  • Pastikan sesuai dengan kategori bisnis
  • Lakukan pengecekan terlebih dulu

Langkah kecil ini bisa memperbesar peluang merek diterima.

Penutup

Jadi, kalau masih bertanya “kenapa daftar merek penting?”, jawabannya sederhana: karena ini adalah cara paling aman untuk melindungi identitas dan masa depan bisnis. Jangan tunggu sampai brand kamu diambil orang lain baru panik.

Jika ingin proses yang lebih praktis tanpa ribet, dapat menggunakan layanan seperti EasyLegal untuk bantu urus pendaftaran merek dari awal sampai selesai.

Lebih cepat, lebih aman, dan kamu bisa fokus ke hal yang paling penting: mengembangkan bisnis. Selain itu, ada konsultasi lewat WhatsApp secara gratis yang sayang untuk dilewatkan.

Berapa Biaya Perpanjangan Merek? Ini Rinciannya

Berapa Biaya Perpanjangan Merek? Ini Rinciannya

Artikel, Bisnis, Daftar merek, EasyEdu, EasyTips, UMKM·

Memiliki merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI tentu memberikan hak eksekutif, dan keleluasaan untuk menggunakan identitas merek tersebut. Walaupun begitu, perlindungan akan hak eksekutif ini tidak berlaku selamanya, ada jangka waktu yang perlu diperpanjang. Lalu, berapa biaya perpanjangan merek tersebut? Simak penjelasannya berikut ini.

Biaya Perpanjangan Merek

Berdasarkan ketetapan pemerintah melalui DJKI, dengan rincian berikut:

  • UMKM (Usaha Mikro dan Kecil): sekitar Rp1.000.000 per kelas
  • Non-UMKM / Umum: sekitar Rp2.000.000 per kelas

Perpanjangan ini berlaku untuk masa perlindungan selama 10 tahun ke depan.

Perlu diperhatikan, apabila merek didaftarkan dalam lebih dari satu kelas, maka biaya yang dikenakan akan menyesuaikan dengan jumlah kelas yang diajukan.

Baca juga, Pendaftaran Merek UMKM: Supaya Melindungi Identitas Bisnis

Masa Berlaku Izin Merek di Indonesia

Merek yang sudah terdaftar memiliki masa perlindungan aktif selama 10 tahun sejak penerimaan pertama, serta dapat diperpanjang setiap 10 tahun sekali atau setiap masa berlaku tersebut habis. Dengan melakukan perpanjangan secara berkala, pemilik merek dapat mempertahankan hak eksklusif atas mereknya tanpa batas waktu. 

Waktu yang Tepat Untuk Memperpanjang Izin Merek

Perpanjangan izin merek dapat dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun perlindungan, namun ada waktu yang paling tepat untuk perpanjang. Mulai dari, 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir, atau Paling lambat 6 bulan setelah masa berlaku habis (masa tenggang). Jika perpanjangan dilakukan di luar jangka waktu tersebut, izin merek dapat dianggap berakhir dan tidak lagi memiliki perlindungan hukum.

Cara Memperpanjang Merek

Pengajuan perpanjangan merek dilakukan secara online melalui sistem DJKI dengan tahapan berikut:

  1. Login ke akun DJKI
  2. Mengajukan permohonan perpanjangan merek
  3. Melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan
  4. Melakukan pembayaran biaya perpanjangan
  5. Menunggu proses verifikasi dari DJKI

Proses perpanjangan umumnya lebih sederhana dibandingkan pendaftaran merek baru, selama data yang diajukan telah sesuai.

Baca lainnya, Cara Daftar Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM

Syarat Perpanjangan Merek

Beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

  • Data merek terdaftar
  • Sertifikat merek
  • Identitas pemilik
  • Bukti penggunaan merek (jika diperlukan)

Risiko Jika Tidak Melakukan Pendaftaran

Tidak melakukan perpanjangan merek dapat menimbulkan beberapa risiko, seperti:

  • Hilangnya hak eksklusif atas merek
  • Merek berpotensi didaftarkan oleh pihak lain
  • Harus mengajukan pendaftaran dari awal
  • Potensi sengketa hukum di kemudian hari

Bantuan Untuk Memperpanjang Izin Merek

Menjawab pertanyaan “berapa biaya perpanjangan merek?”, biaya yang perlu disiapkan adalah sekitar Rp1.000.000 untuk UMKM dan Rp2.000.000 untuk umum per kelas, dengan masa perlindungan tambahan selama 10 tahun. Namun jika masih cukup bingung dengan aturan dan mekanisme prosesnya, maka dapat menggunakan jasa profesional supaya membantu proses perpanjangan.

Layanan seperti EasyLegal dapat membantu proses perpanjangan merek secara lebih praktis, mulai dari pengecekan masa berlaku hingga pengajuan ke DJKI. Selain itu, pengusaha dapat berkonsultasi secara gratis dengan menggunakan tautan WhatsApp ini agar mendapatkan informasi dan solusi.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual: Fungsi dan Jenisnya

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual: Fungsi dan Jenisnya

Artikel, Bisnis, Daftar merek, EasyEdu, EasyTips, UMKM·

Di era digital dan persaingan bisnis yang ketat saat ini, penting untuk memahami soal hak kekayaan intelektual terutama bagi pemilik usaha. Maka, seharusnya pelaku usaha mulai mencoba mencari tahu pengertian hak kekayaan intelektual, supaya terhindari dari masalah hak milik terutama pada merek sebagai identitas usaha. Lalu, bagaimana pengertiannya? apa saja fungsi serta jenis dari hak kekayaan intelektual itu? Artikel ini akan mencoba mengupas persoalan tersebut agar mengurangi kebingungan di kalangan pelaku usaha.

Apa Itu Hak Kekayaan Intelektual?

Secara sederhana, hak kekayaan intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap karya atau ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, pemilik karya memiliki hak penuh untuk menggunakan, mengembangkan, hingga mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaannya. Karya ini bisa berupa tulisan, desain, merek, hingga penemuan teknologi yang memiliki nilai ekonomi. 

Dengan adanya HKI, orang lain tidak bisa sembarangan menggunakan atau meniru karya tersebut tanpa izin. 

Baca juga, Pendaftaran Merek UMKM: Supaya Melindungi Identitas Bisnis

Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

HKI terbagi menjadi beberapa jenis utama, antara lain:

  1. Hak Cipta

Hak yang melindungi karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, seperti buku, musik, film, hingga software.

  1. Merek Dagang

Melindungi nama, logo, atau simbol yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa di pasar.

  1. Paten

Diberikan untuk penemuan baru di bidang teknologi yang memiliki nilai guna.

  1. Desain Industri

Melindungi tampilan atau desain visual suatu produk, seperti bentuk kemasan atau model barang.

  1. Rahasia Dagang

Melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi, seperti resep atau strategi pemasaran.

Fungsi Hak Kekayaan Intelektual

Memahami fungsi hak kekayaan intelektual dapat memberikan suntikan moral supaya segera mengurus persoalan ini, adapun fungsinya seperti:

  • Melindungi karya dari pembajakan atau plagiarisme
  • Memberikan hak eksklusif kepada pemilik
  • Meningkatkan nilai ekonomi suatu produk atau bisnis
  • Mendorong inovasi dan kreativitas
  • Menjadi aset bisnis yang bisa diperjualbelikan atau dilisensikan

Contoh Dari Hak Kekayaan Intelektual

Berikut ini beberapa contoh HKI di kehidupan sehari-hari, antara lain:

  • Logo brand seperti Nike atau Apple → termasuk merek dagang
  • Lagu yang kamu dengar di Spotify → dilindungi hak cipta
  • Teknologi mesin atau aplikasi → bisa dipatenkan
  • Desain botol minuman unik → termasuk desain industri

Mengapa HKI Itu Penting?

Banyak pelaku UMKM yang masih mengabaikan perlindungan HKI, padahal ini bisa jadi pembeda besar di pasar. Tanpa perlindungan, brand atau produk bisa dengan mudah ditiru kompetitor.

Dengan mendaftarkan HKI:

  • Bisnis terlihat lebih profesional
  • Lebih dipercaya konsumen
  • Aman dari sengketa hukum
  • Punya nilai tambah saat mencari investor

Baca lainnya, Cara Daftar Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM

Kesimpulan

Pengertian hak kekayaan intelektual bukan hanya soal definisi hukum, tapi tentang bagaimana kamu melindungi hasil kerja keras dan ide dari pelaku usaha. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, memiliki HKI adalah langkah strategis untuk menjaga sekaligus mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Jangan tunggu sampai karya atau brand kamu ditiru orang lain baru bertindak. Lebih baik amankan dari sekarang agar bisnis kamu tetap aman dan punya nilai lebih di mata konsumen maupun investor.

Kalau masih bingung soal proses pendaftaran HKI, serahkan saja ke ahlinya. EasyLegal siap bantu mengurus pendaftaran merek, hak cipta, hingga legalitas bisnis dengan proses yang mudah, cepat, dan terpercaya. Konsultasikan kebutuhan legalitas bisnis sekarang bersama EasyLegal secara gratis melalui WhatsApp berikut.

Cara Daftar Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM

Cara Daftar Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM

Artikel, Bisnis, Daftar merek, EasyEdu, EasyTips, UMKM·

Memiliki merek dagang yang terdaftar merupakan langkah penting dalam menjalankan bisnis yang aman dan berkelanjutan. Tanpa perlindungan hukum, merek dapat berpotensi digunakan atau bahkan diklaim oleh pihak lain. Oleh karena itu, memahami cara daftar merek dagang menjadi hal yang wajib bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.

Di Indonesia, proses pendaftaran merek dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun terlihat administratif, proses ini dapat dilakukan dengan mudah bila memahami alur dan persyaratannya.

Pengertian Merek Dagang

Merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan usaha. Tanda tersebut dapat berupa nama, logo, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Dengan mendaftarkan merek, pemilik memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.

Persyaratan Daftar Merek Dagang

Sebelum melakukan pendaftaran, ada beberapa dokumen persyaratan yang baiknya dilengkapi supaya proses pendaftaran berjalan lancar, yakni:

  • Identitas pemohon (KTP untuk individu atau dokumen legalitas badan usaha)
  • Label atau logo merek
  • Daftar kelas merek sesuai bidang usaha
  • Surat pernyataan kepemilikan merek
  • Data lain yang disesuaikan dengan kebutuhan

Pastikan juga merek yang akan diajukan tidak memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar.

Baca juga, Cara Daftar Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM

Cara Daftar Merek Dagang di Indonesia

Berikut ini langkah-langkah untuk mendaftarkan merek dagang yang perlu dipahami:

1. Melakukan Penelusuran Merek

Langkah awal adalah memastikan bahwa merek yang akan didaftarkan belum digunakan atau terdaftar oleh pihak lain melalui database DJKI.

2. Registrasi Akun DJKI

Buat akun pada situs resmi DJKI untuk memulai proses pendaftaran secara online.

3. Pengisian Formulir Permohonan

Isi formulir pendaftaran dengan data yang lengkap dan sesuai, termasuk informasi mengenai pemilik dan detail merek.

4. Unggah Dokumen Pendukung

Lampirkan dokumen yang diperlukan seperti logo, identitas, dan surat pernyataan.

5. Pembayaran Biaya Pendaftaran

Lakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat perbedaan biaya antara UMKM dan non-UMKM.

6. Proses Pemeriksaan oleh DJKI

Permohonan akan melalui tahap pemeriksaan formalitas dan substantif untuk menilai kelayakan merek.

7. Penerbitan Sertifikat

Apabila permohonan disetujui, sertifikat merek akan diterbitkan dan berlaku selama 10 tahun.

Estimasi Waktu Proses Hingga Selesai

Umumnya proses pendaftaran akan memakan waktu sekitar 6 – 12 bulan. Semua itu Tergantung pada kelengkapan dokumen dan proses pemeriksaan berkas serta persyaratan.

Manfaat Mendaftarkan Merek Dagang

Pendaftaran merek memberikan berbagai keuntungan bagi pelaku usaha, di antaranya:

  • Memberikan perlindungan hukum terhadap merek
  • Menjamin hak eksklusif atas penggunaan merek
  • Meningkatkan kredibilitas bisnis di mata konsumen
  • Membuka peluang kerja sama dan lisensi
  • Menambah nilai aset perusahaan

Tips Agar Pendaftaran Tidak Ditolak

Untuk meningkatkan peluang persetujuan, perhatikan beberapa hal berikut:

  • Gunakan nama merek yang unik dan tidak umum
  • Hindari kemiripan dengan merek yang sudah dikenal luas
  • Tentukan kelas merek secara tepat
  • Lakukan pengecekan merek sebelum mengajukan permohonan

Butuh Bantuan Pendaftaran Merek?

Jika ingin proses yang lebih praktis dan minim risiko, pelaku UMKM dapat menggunakan layanan legalitas profesional.

EasyLegal yang dipercaya ribuak UMKM, siap membantu proses pendaftaran merek dagang mulai dari pengecekan hingga sertifikat terbit. Dengan pendampingan yang tepat, proses menjadi lebih efisien dan peluang disetujui semakin besar.

Selain itu, EasyLegal juga menyediakan layanan konsultasi online melalui WhatsApp secara gratis.

Pendaftaran Merek UMKM: Supaya Melindungi Identitas Bisnis

Pendaftaran Merek UMKM: Supaya Melindungi Identitas Bisnis

Artikel, Bisnis, Daftar merek, EasyEdu, EasyTips, UMKM·

Pendaftaran merek UMKM merupakan langkah krusial yang sering terlewatkan oleh pelaku usaha. Padahal, tanpa perlindungan hukum yang jelas, merek yang telah dibangun dengan susah payah berpotensi digunakan atau bahkan didaftarkan lebih dahulu oleh pihak lain.

Kondisi ini tentu dapat merugikan, karena hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya, bukan yang pertama kali menggunakannya. Oleh karena itu, memahami proses pendaftaran merek sejak awal menjadi hal yang sangat penting.

Pentingnya Pendaftaran Merek bagi UMKM

Bagi pelaku UMKM, merek bukan sekadar nama atau logo, melainkan identitas yang membedakan produk atau jasa di pasar. Dengan melakukan pendaftaran merek UMKM, pelaku usaha akan memperoleh berbagai manfaat, antara lain:

  • Hak eksklusif atas penggunaan merek
  • Perlindungan hukum dari peniruan atau pelanggaran
  • Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap bisnis
  • Nilai tambah bagi pengembangan usaha, termasuk peluang kerja sama dan ekspansi

Tanpa pendaftaran, posisi hukum pemilik usaha menjadi lebih lemah apabila terjadi sengketa merek di kemudian hari.

Syarat Pendaftaran Merek UMKM

Sebelum mengajukan pendaftaran, terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan, yaitu:

  • Nama merek yang tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar
  • Logo atau label merek (apabila ada)
  • Identitas pemohon (KTP/NIK)
  • NPWP (jika tersedia)
  • Penentuan kelas merek sesuai bidang usaha
  • Surat pernyataan kepemilikan merek

Memastikan keunikan merek menjadi langkah awal yang penting untuk menghindari penolakan.

Prosedur Pendaftaran Merek UMKM

Saat ini, proses pendaftaran merek dapat dilakukan secara online melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Adapun tahapan yang perlu dilalui meliputi:

1. Penelusuran Merek

Dilakukan untuk memastikan bahwa merek yang akan didaftarkan belum terdaftar oleh pihak lain.

2. Penentuan Kelas Merek

Kelas merek disesuaikan dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Pemilihan kelas yang tepat sangat mempengaruhi ruang lingkup perlindungan.

3. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang diperlukan melalui sistem DJKI.

4. Pemeriksaan oleh DJKI

Permohonan akan melalui tahap pemeriksaan formalitas dan substantif sebelum diumumkan kepada publik.

5. Penerbitan Sertifikat

Apabila tidak terdapat keberatan dari pihak lain, sertifikat merek akan diterbitkan sebagai bukti perlindungan hukum.

Kesalahan yang Perlu Dihindari

Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam pendaftaran merek UMKM. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat meningkatkan risiko penolakan permohonan, antara lain:

  • Menggunakan nama yang terlalu umum atau deskriptif
  • Tidak melakukan penelusuran merek terlebih dahulu
  • Kesalahan dalam memilih kelas merek
  • Dokumen yang tidak lengkap
  • Menunda pendaftaran hingga bisnis berkembang besar

Tips Agar Pendaftaran Merek Lebih Berpeluang Disetujui

Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, pelaku UMKM dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut:

  • Menggunakan nama merek yang unik dan memiliki daya pembeda
  • Menghindari penggunaan istilah yang terlalu umum
  • Melakukan pengecekan merek secara menyeluruh
  • Memastikan kelengkapan dokumen
  • Mengajukan pendaftaran sejak dini

Penutup

Pendaftaran merek UMKM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan langkah strategis untuk melindungi identitas dan keberlangsungan bisnis. Dengan merek yang terdaftar, pelaku usaha memiliki kepastian hukum serta fondasi yang lebih kuat untuk berkembang.

Bagi pelaku UMKM yang ingin memastikan proses pendaftaran berjalan dengan tepat dan minim risiko, EasyLegal dapat menjadi solusi. Melalui layanan profesional, EasyLegal membantu mulai dari penelusuran merek, penentuan kelas, hingga proses pengajuan secara menyeluruh.

Selain itu, ada juga jasa konsultasi secara gratis tanpa perlu bertemu langsung melalui tautan WhatsApp ini.

UMKM Mending CV atau PT? Ini Tips Pilih Mana yang Tepat

UMKM Mending CV atau PT? Ini Tips Pilih Mana yang Tepat

Artikel, Bisnis, Commanditaire Vennootschap (CV), EasyEdu, EasyTips, UMKM·

Memulai usaha tentu perlu berpikir panjang, salah satunya adalah persoalan legalitas usahanya, terutama buat pelaku UMKM. Dari berbagai badan usaha yang tersedia, masih banyak yang bingung untuk UMKM mending CV atau PT? Keduanya memang sekilas mirip, namun punya dampak yang jelas berbeda buat usaha dalam sisi legalitas.

Makanya, buat pelaku UMKM jangan sampai salah pilih. Kalau salah bisa terkena dampak, baik risiko hukum sampai kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Artikel ini akan menjelaskan mana yang baik untuk digunakan oleh UMKM, CV atau PT.

Sekilas Tentang CV dan PT

  • CV (Commanditaire Vennootschap)

Adalah badan usaha yang dapat didirikan dengan seminimalnya oleh dua pihak, yakni sekutu pasif dan sekutu aktif. Dua pihak itu memiliki tugas yang berbeda, karena sekutu pasif terbatas sebagai pemilik dan penanam modal, sementara sekutu aktif lah yang menjalankan bisnis. Namun, CV ini tidak berbadan hukum, jadi tanggung jawab bisa sampai ke aset pribadi.

Baca juga, Biaya dan Syarat Pendirian CV: Panduan Bagi Pemula

  • PT (Perseroan Terbatas)

Adalah badan usaha yang berbadan hukum dengan struktur yang lebih formal dibandingkan CV, serta sudah ada pemisahan aset pribadi dan perusahaan.

Perbedaan CV dan PT

Ada beberapa perbedaan antara CV dan PT yang dapat menjadi perhitungan dalam memilih mana yang tepat untuk dipilih oleh pelaku UMKM.

  • Status Hukum

CV: bukan badan hukum

PT: badan hukum resmi

Artinya secara perlindungan hukum, PT lebih kuat dibandingkan CV.

  • Modal Awal

CV: tidak ada batas minimum yang ketat

PT: lebih fleksibel sekarang, tapi tetap perlu struktur modal

Maka, CV lebih ramah untuk yang baru mulai. 

  • Tanggung Jawab

CV: tanggung jawab sampai ke aset pribadi

PT: hanya sebatas modal yang disetor

Ini faktor krusial kalau bisnis berisiko. 

  • Legalitas dan Perizinan

CV: lebih sederhana

PT: lebih lengkap dan formal

Ini membuat CV lebih memudahkan bagi orang awam.

  • Kredibilitas Bisnis

CV: cukup untuk usaha kecil

PT: lebih dipercaya oleh perusahaan besar, investor, dan tender

  • Pajak dan Administrasi

CV: lebih sederhana

PT: lebih kompleks, tapi lebih terstruktur

Yang artinya, jika ingin mencari yang tidak terlalu struktural, maka CV adalah jawabannya.

Kelebihan Kekurangan CV dan PT

CV

 PT

Kelebihan

 Kekurangan Kelebihan

Kekurangan

Proses pendirian cepat

 Tidak ada pemisahan aset Aset pribadi lebih aman Proses lebih kompleks

Biaya relatif lebih murah

 Risiko pribadi lebih besar Lebih profesional di mata klien

Biaya lebih tinggi

Cocok untuk usaha kecil dan menengah

 Kurang kuat untuk kerja sama besar Mudah menarik investor

Administrasi lebih ketat
Administrasi tidak terlalu rumit Cocok untuk ekspansi bisnis

Baca lebih lengkap, Kelebihan & Kekurangan CV yang Perlu Diketahui Pelaku UMKM

Jadi, UMKM Mending CV atau PT? 

Bagi pelaku usaha, semuanya bergantung pada kebutuhan dan kondisi usaha tersebut. Untuk UMKM memang lebih biasa untuk menggunakan CV sebagai badan usahanya. Hal ini karena berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh CV, seperti biaya yang relatif lebih murah, akibatnya pelaku UMKM yang tidak memiliki modal besar lebih tertarik memilih CV. Selain itu, ini karena kondisi UMKM yang skala bisnisnya lebih kecil serta belum membutuhkan investor besar.

Kendati begitu, tidak menutup kemungkinan pelaku UMKM lebih memilih PT jika ingin bisnis berkembang secara serius, mencari investor, hingga memisahkan harta pribadi dan perusahaan.

Konsultasi Dengan Jasa Profesional

Jadi, untuk memutuskan memilih mana antara CV atau PT, pelaku UMKM perlu melihat berbagai faktor yang sudah disebutkan di atas. Namun, jika masih kebingungan untuk memutuskan mana yang paling cocok, pelaku UMKM dapat menggunakan jasa profesional untuk berkonsultasi soal masalah ini.

EasyLegal sebagai jasa legalitas profesional yang dipercaya oleh 8000 UMKM di Indonesia, menawarkan jasa konsultasi yang informatif dan solutif secara gratis melalui WhatsApp di sini. Selain itu, jika pelaku UMKM tidak ingin ribet, maka bisa menyerahkan jasa pendirian badan usaha seperti CV ke EasyLegal dari awal proses hingga selesai disahkan.

Pajak CV Perusahaan: Jenis, Tarif, Dan Hitungannya

Pajak CV Perusahaan: Jenis, Tarif, Dan Hitungannya

Artikel, Bisnis, Commanditaire Vennootschap (CV), EasyEdu, EasyTips, UMKM·

Pelaku usaha yang menggunakan CV (Commanditaire Vennootschap) tentu perlu memahami persoalan pajak CV perusahaan. Ini adalah langkah penting, kendati lebih sederhana dibandingkan PT, wajib pajak untuk CV tetap harus dipenuhi supaya bisnis berjalan aman dan menghindari sanksi.

Lantas apa saja jenis, tarif, dan bagaimana hitungan pajak pada CV tersebut? Simak penjelasannya di bawah ini.

Pengertian Pajak CV Perusahaan

Pajak CV pada perusahaan adalah kewajiban pembayaran pajak untuk badan usaha berbentuk CV atas penghasilan dari bisnis perusahaannya. Walaupun berbeda dengan PT yang merupakan badan hukum, CV tetap dianggap sebagai subjek pajak dalam aturan perpajakan. Artinya, CV wajib untuk memiliki NPWP, melaporkan pajak, serta membayar pajak dengan ketentuan yang berlaku.

Baca artikel lainnya, Biaya dan Syarat Pendirian CV: Panduan Bagi Pemula

Jenis Pajak CV Perusahaan yang Perlu Diketahui

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis pajak yang menyesuaikan dengan skala dan aktivitas usaha. 

  • Pajak Penghasilan (PPh Badan)

CV dikenakan PPh atas penghasilan bersih yang didapat dari kegiatan usaha. 

Tarif umum: 22% dari laba bersih (sesuai ketentuan pajak badan).

Namun, untuk usaha kecil dengan omzet tertentu, bisa menggunakan skema pajak final.

  • PPh Final UMKM (0,5%)

Apabila omzet CV masih tergolong kecil, maka dapat menggunakan tarif pajak final dengan besaran 0,5% dari omzet. Syaratnya, omzet tersebut < Rp4,8 miliar per tahun.  

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jika sudah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, maka CV wajib memungut PPN. 

Tarif: 11% dari nilai transaksi.

Dapat berlaku jika omzet di atas Rp4,8 miliar/tahun atau sukarela mendaftar sebagai PKP.

  • PPh Pasal 21

Jika CV memiliki karyawan, maka wajib memotong dan melaporkan PPh 21 atau pajak penghasilan karyawan.

  • PPh Pasal 23 dan 26

Pajak jenis ini digunakan untuk transaksi tertentu, seperti jasa, sewa, serta royalti.

Cara Menghitung Pajak CV Perusahaan

Ada skema yang dapat dilakukan untuk menghitung pajak CV, antara lain:

  • Jika Menggunakan PPh Final UMKM

Contoh: Omzet bulanan yang didapat adalah Rp100.000.000, maka skema hitungan pajaknya adalah 0,5% × Rp100.000.000 = Rp500.000. Sederhana dan tidak perlu laporan laba rugi.

  • Jika Menggunakan PPh Badan Normal

Contoh: Laba bersih yang dimiliki yakni Rp200.000.000, maka skema hitungan pajaknya adalah 22% × Rp200.000.000 = Rp44.000.000. Hal ini memerlukan pembukuan yang rapi serta laporan keuangan.

Kewajiban Pajak yang Sering Terlewati

Masih banyak pelaku usaha yang menganggap CV ini “bebas pajak”, padahal ini keliru. Adapun beberapa kewajiban yang sering terabaikan oleh pelaku usaha, yakni:

  • Tidak membuat NPWP perusahaan
  • Tidak melaporkan SPT Tahunan
  • Salah memilih skema pajak
  • Tidak memungut PPN saat sudah wajib PKP

Kesalahan ini dapat berujung pada sanksi dan denda administrasi.

Cara Mengelola Pajak CV Agar Lebih Efisien

Supaya permasalahan pajak ini tidak jadi beban yang besar, pelaku usaha dapat melakukan hal-hal berikut:

  • Gunakan skema PPh Final 0,5% jika masih memenuhi syarat
  • Pisahkan keuangan pribadi dan bisnis
  • Catat semua transaksi secara rutin
  • Konsultasi dengan konsultan pajak jika bisnis mulai berkembang

Baca juga, Kelebihan & Kekurangan CV yang Perlu Diketahui Pelaku UMKM

Kesimpulan

Pajak CV perusahaan mencakup beberapa jenis, mulai dari PPh badan, PPh final UMKM, hingga PPN dan pajak karyawan. Pemilihan skema pajak yang tepat sangat berpengaruh terhadap besarnya beban pajak yang harus dibayar.

Memahami kewajiban ini sejak awal bukan hanya soal kepatuhan, tapi juga strategi agar bisnis bisa tumbuh dengan sehat dan profesional.

Di EasyLegal, kami menawarkan jasa konsultasi pada persoalan legalitas, termasuk pajak CV yang mungkin masih membuat pengusaha bingung. Langsung klik tautan WhatsApp ini, supaya bisa segera berkonsultasi dengan profesional yang memberikan solusi dan informasi bermanfaat.

Kelebihan & Kekurangan CV yang Perlu Diketahui Pelaku UMKM

Kelebihan & Kekurangan CV yang Perlu Diketahui Pelaku UMKM

Artikel, Bisnis, Commanditaire Vennootschap (CV), EasyEdu, EasyTips, UMKM·

Dalam memilih badan usaha supaya legalitas bisnis terjamin tidak boleh sembarangan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar pilihan tersebut tepat untuk model usaha yang dijalani. Satu yang cukup populer di Indonesia adalah CV atau Commanditaire Vennootschap. Namun, jangan hanya modal populer maka memilih CV, perlu ada pemahaman tentang apa kelebihan & kekurangan CV agar sesuai dengan kondisi usaha.

Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangannya? 

CV atau Commanditaire Vennootschap

Badan usaha ini dapat didirikan oleh seminimalnya dua pihak, yakni sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Dua pihak tersebut memiliki peran yang berbeda, karena yang bertanggung jawab secara langsung pada jalannya bisnis di lapangan adalah sekutu aktif, sementara sekutu pasif adalah pihak yang memiliki dan menanam modal pada bisnis tersebut.

Karena sederhananya struktur pada CV, ini membuatnya populer dan cukup disukai oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang ingin memiliki legalitas tanpa proses serta syarat yang rumit.

Baca juga, Biaya dan Syarat Pendirian CV: Panduan Bagi Pemula

Kelebihan CV yang Perlu Diketahui

Sebelum melihat risiko, ada beberapa kelebihan CV yang perlu diketahui, yakni:

  • Proses Pendirian yang Lebih Mudah

Dibandingkan Perseroan Terbatas (PT), proses pendirian CV cenderung lebih sederhana. Ini karena tidak memerlukan banyak persyaratan kompleks, sehingga lebih cepat untuk direalisasikan.

  • Biaya Relatif Terjangkau

Salah satu daya tarik utama CV adalah biaya pendiriannya yang lebih rendah dibandingkan PT. Hal ini membuat CV cocok untuk pelaku UMKM atau bisnis yang baru dirintis.

  • Tidak Ada Ketentuan Modal Minimum

Berbeda dengan beberapa bentuk badan usaha lain, CV tidak memiliki batas minimal modal dasar. Artinya, pelaku usaha bisa memulai usahanya dengan fleksibilitas modal sesuai kemampuan.

  • Pengelolaan Lebih Fleksibel

Struktur CV tidak serumit PT, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat. Hal ini sangat membantu dalam menjalankan bisnis yang dinamis.

  • Kredibilitas Lebih Baik Dibanding Usaha Perorangan

Dibandingkan usaha tanpa badan hukum, CV memiliki nilai lebih di mata klien, mitra, maupun lembaga keuangan karena sudah memiliki legalitas yang jelas.

Kekurangan CV yang Perlu Diperhatikan

Kendati terdapat banyak kelebihannya, CV juga memiliki kekurangan yang wajib diperhatikan supaya tidak terkena masalah di kemudian hari.

  • Tanggung Jawab Tidak Terbatas

Sekutu aktif dalam CV memiliki tanggung jawab penuh terhadap utang dan kewajiban perusahaan, bahkan hingga ke aset pribadi. Ini menjadi risiko terbesar yang perlu dipahami sejak awal.

  • Potensi Konflik Dengan Sekutu

Karena melibatkan lebih dari satu pihak, potensi konflik bisa saja terjadi, terutama jika tidak ada perjanjian yang jelas di awal.

  • Kelangsungan Usaha Tidak Stabil

CV bisa mengalami pembubaran jika salah satu sekutu keluar, meninggal dunia, atau terjadi perselisihan serius. Hal ini membuat keberlangsungan usaha cenderung kurang stabil.

  • Akses Pendanaan Terbatas

Dibandingkan PT, CV biasanya memiliki keterbatasan dalam menarik investor besar atau mendapatkan pendanaan dalam jumlah besar.

  • Kurang Tepat Untuk Ekspansi Bisnis

Jika Anda berencana mengembangkan bisnis ke skala besar atau menarik banyak investor, CV mungkin bukan pilihan terbaik.

Kapan Sebaiknya Memilih CV Sebagai Badan Usaha

Setelah mengetahui kelebihan & kekurangan CV, perlu untuk mengetahui kapan momentum yang tepat untuk memilih CV sebagai badan usaha pada sebuah bisnis. Adapun waktu yang tepat adalah ketika:

  • Baru memulai usaha dengan modal terbatas
  • Menjalankan bisnis skala kecil hingga menengah
  • Memiliki partner usaha yang sudah dipercaya
  • Ingin proses pendirian yang cepat dan tidak rumit

Namun ingat, jika sebuah bisnis ingin meluaskan pengaruhnya atau menarik investor, maka dapat mempertimbangkan badan usaha lain, seperti PT misalnya.

Menggunakan Jasa Profesional Untuk Mendirikan CV

Jasa profesional biasanya dapat membantu pengusaha untuk memahami aturan-aturan dan syarat untuk mendirikan CV. Menggunakan jasa profesional bukan berarti malas, namun kerja cerdas untuk meringankan beban dalam berbisnis.

EasyLegal yang dipercaya oleh 8000 UMKM di Indonesia dapat membantu pelaku usaha untuk berkonsultasi melalui WhatsApp di tautan ini, dengan profesional yang akan memberikan solusi dan informasi. Selain itu, EasyLegal dapat membantu mendirikan CV dari awal proses hingga sah secara cepat, aman, dan terpercaya.