Haruskah Direksi PT PMA Adalah WNI? Begini Aturan Jelasnya
Haruskah Direksi PT PMA Adalah WNI? Ini persyaratan, prosedur resmi, dan estimasi biaya terkini bersama EasyLegal. Konsultasikan bisnis Anda sekarang!
Haruskah Direksi PT PMA Adalah WNI?
Sebenarnya tidak ada keharusan seorang direksi di PT PMA merupakan warna negara Indonesia (WNI), seorang warna negara asing (WNA) juga dapat menjadi direksi di PT PMA. Tidak ada juga keharusan PT PMA memiliki direksi yang merupakan seorang WNI, jadi secara aturan WNA saja pun sudah cukup.
Biasanya WNI dibutuhkan sebagai jembatan untuk lebih memahami alur birokrasi dan aturan di Indonesia. Karena ada ketakutan jika hanya WNA saja, maka ada aturan yang terlewatkan baik karena kendala bahasa maupun ketidakpahaman atas sistem yang ada.
Dasar Hukum
Lewat Pasal 93 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, syarat untuk menjadi anggota direksi adalah:
- Individu yang cakap perbuatan hukum
- Tidak pernah menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan perseroan pailit dalam 5 tahun terakhir
- Tidak pernah dihukum atas tindak pidana yang merugikan negara dalam persoalan sektor keuangan.
Lalu jika kita melihat persyarat tersebut, tidak disebutkan untuk wajib warga negara Indonesia. Jadi secara aturan sudah jelas bahwa WNI tidak jadi syarat wajib menjadi anggota direksi sebuah perseroan.
Jadi intinya perusahaan akan tetap berjalan seperti biasa jika jajaran direksinya hanya WNA. Walaupun begitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dulu, seperti:
- Perizinan kerja dan izin tinggal
- Administrasi perusahaan dan perpajakan
Jika hal-hal di atas sudah terpenuhi dengan baik, maka perusahaan tinggal memulai perjalanan bisnisnya.
Kekurangan Jika Anggota Direksi Hanya WNA
📖 Baca JugaBolehkah PT PMA Melakukan Ekspor? Ini yang Perlu DisiapkanPT PMA · 3 menit bacaDibalik aturan yang memperbolehkan direksi PT PMA dapat diisi secara penuh oleh WNA, ada beberapa kekurangan yang bisa menjadi pertimbangan sebelum memutuskan hal tersebut, dimulai dari:
- Kendala Hukum dan Ketenagakerjaan
Lewat aturan PP Nomor 34 Tahun 2021, tenaga kerja asing (TKA) termasuk direksi tidak diperbolehkan mengurus urusan SDM, maka solusinya adalah dengan memiliki direktur WNI yang berfokus pada persoalan tersebut. Selain itu ada beberapa izin usaha khusus yang mewajibkan adanya direktur WNI dalam struktur, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL)
- Hambatan Birokrasi
Tiap WNA yang bekerja di Indonesia diwajibkan memiliki izin tinggal terbatas (ITAS) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Proses pengerusan dokumen tersebut cukup menyita waktu bagi WNA dan berpotensi merugikan secara waktu.
Lalu jika Anda ingin mengurus pendirian PT PMA namun bingung dengan birokrasi yang ada, konsultasi bersama EasyLegal solusinya. Ditambah pendampingan proses pendiriannya yang sangat terbuka tanpa perlu membuat Anda untuk turun mengurusnya.
Butuh bantuan legalitas untuk bisnismu?
Konsultasi gratis dengan tim legal EasyLegal. Proses cepat, aman, dan harga transparan.
Lihat Layanan Kami →Tim konsultan hukum dan perizinan usaha EasyLegal yang berpengalaman mendampingi ribuan pelaku usaha di Indonesia dalam pendirian PT, CV, pengurusan NIB OSS, merek HAKI, serta kepatuhan legalitas bisnis.