Kategori: EasyEdu

Edulegal adalah Pusat Edukasi perihal legalitas badan usaha di Indonesia.

Permasalahan Visa dalam Aktivitas Bisnis dan Investasi Asing

Permasalahan Visa dalam Aktivitas Bisnis dan Investasi Asing

Artikel, Bisnis, EasyEdu, EasyTips, Visa Kitas·

Masalah visa sering menjadi kendala bagi WNA dan perusahaan dalam negeri yang ingin menyepakati kerja sama dalam investasi bisnis. Persoalan administrasi berupa jenis dan fungsi visa yang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan bentuk-bentuk umum yang sering menjegal kerja sama antara kedua pihak tersebut. Permasalahan visa ini harusnya menjadi hal yang diperhatikan jika kamu ingin bisnis dan usahamu berkembang dengan bantuan penanaman modal asing. Di artikel ini ada beberapa pokok bahasan mengenai hal yang berkaitan dengan permasalahan visa ini.

Kesalahan Memilih Jenis Visa

Mungkin yang menjadi masalah besar di awal adalah kesalahan dalam memilih jenis visa yang tersedia. Salah satu yang terjadi berupa WNA terkait akan melakukan kegiatan komersial di Indonesia (visa kerja), namun izin yang diajukan adalah kegiatan non-komersial (visa kunjungan bisnis). Maka, terdapat pelanggaran izin visa yang bisa berdampak pada hukuman administrasi atau paling buruknya adalah deportasi bagi WNA tersebut.

Baca juga; Visa Bisnis Buat WNA? Pahami Biar Gak Keliru!

Penyalahgunaan Izin Visa

Masalah lain yang juga terjadi seperti izin WNA yang tertulis secara administrasi adalah visa kunjungan, namun di suatu keadaan kemudian WNA tersebut menjadi pekerja yang dibayar oleh tempatnya bekerja. Hal tersebut merupakan pelanggaran berupa penyalahgunaan izin visa yang tidak sesuai fungsi dan peruntukannya, sanksi dapat berupa administrasi seperti pencabutan izin tinggal hingga deportasi, juga bisa dikenakan sanksi pidana sesuai hukum yang mengikatnya. Untuk WNA yang ingin bekerja, harus dipastikan untuk melakukan alih status visa dari kunjungan ke visa izin tinggal terbatas (visa kerja).

Overstay dan Kelalaian Administrasi

Permasalahan kecil pada perihal administrasi juga bisa menjadi masalah yang besar, contohnya adalah ketika lupa atau iseng tidak melakukan proses perpanjangan izin tinggal sementara di Indonesia. Terkadang WNA dan perusahaan sebagai sponsor visa terlalu nyaman dan lalai pada persoalan ini, sementara sanksi sudah menanti ketika ada keterlambatan dalam hal administrasi tersebut.

Dokumen Perusahaan Tidak Lengkap dan Tidak Aktif

Status hukum perusahaan berperan penting dalam menentukan sah atau tidaknya visa bagi WNA. Kelengkapan dokumen seperti akta pendirian, NIB, perizinan usaha sesuai KBLI, serta status aktif di sistem OSS wajib dipastikan. Apabila dokumen perusahaan tidak lengkap atau perusahaan dinyatakan tidak aktif, proses pengajuan maupun perpanjangan visa berpotensi mengalami hambatan.

Cara Menghindari Permasalahan Visa

Keabsahan visa WNA sangat ditentukan oleh status legal perusahaan. Dokumen pendukung seperti akta pendirian, NIB, izin usaha berdasarkan KBLI, serta keaktifan perusahaan dalam sistem OSS harus terpenuhi. Ketidaklengkapan dokumen atau status perusahaan yang tidak aktif dapat menyebabkan terhambatnya proses pengajuan maupun perpanjangan visa.

Jasa Mengurus Visa & KITAS WNA

EasyLegal sebagai penyedia layanan jasa legalitas mencoba memahami permasalahan dan kesulitan kamu yang sedang ingin melebarkan dan menguatkan bisnis dengan membuka peluang penanaman modal asing. Bukan hanya untuk membantu membuat PT PMA, namun kami juga bisa membantu mengurus visa bisnis dan visa kerja juga KITAS untuk investor luar negeri kamu yang perlu datang ke Indonesia. Selain itu kamu juga bisa konsultasi via online secara gratis di sini.

Visa PT PMA, Ini yang Harus Kamu Ketahui

Visa PT PMA, Ini yang Harus Kamu Ketahui

Artikel, Bisnis, EasyEdu, PT PMA, Visa Kitas·

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah pilihan utama bagi investor asing yang ingin menjalankan usahanya di Indonesia. Selain aspek pendirian perusahaan, pemahaman mengenai visa PT PMA juga sangat penting. Kesalahan dalam penggunaan visa tidak hanya berisiko menimbulkan sanksi, tetapi juga dapat menghambat kegiatan usaha. Pada artikel ini kita akan membahas mengenai pemahaman yang perlu diketahui oleh kamu semua.

Apa Itu Visa PT PMA?

Visa PT PMA merupakan izin masuk dan tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki keterlibatan kegiatan bisnis sebagai penanam modal asing pada perusahaan di Indonesia. Visa ini sama seperti visa pada umumnya yang berfungsi sebagai dokumen perizinan kegiatan dan tinggal sementara di Indonesia, namun secara spesifik menjadi dasar legalitas bagi WNA sebagai investor, tenaga kerja asing, ataupun jajaran direksi sebuah perusahaan di Indonesia.

Kenapa Investor PT PMA Tetap Wajib Visa yang Sesuai?

Walaupun seorang WNA adalah investor di sebuah perusahaan yang membuka penanaman modal asing, hal tersebut tidak menjadikannya bebas dari aturan fungsi dan jenis visa yang mengikat. Pemerintah tetap secara tegas mengaturnya melalui keimigrasian, supaya tetap adanya kepastian hukum bagi perusahaan dan investor. Jika WNA tersebut tidak memiliki izin visa yang sesuai dengan peruntukannya, maka dapat disebut melakukan kegiatan ilegal, kendati sudah tercatat secara legal dan sah menjadi bagian di perusahaan tersebut.

Jenis Visa Bagi WNA PT PMA

Ada beberapa jenis visa yang dapat digunakan oleh WNA, semua sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia, yakni:

Visa Kunjungan Bisnis digunakan oleh WNA untuk melakukan kegiatan bisnis bersifat sementara dan non-operasional, seperti menghadiri rapat dengan mitra usaha, melakukan penjajakan pasar, serta menandatangani perjanjian kerja sama. Visa ini tidak mengizinkan pemegangnya untuk bekerja atau menerima gaji di Indonesia dan hanya berlaku untuk jangka waktu tinggal terbatas sesuai ketentuan keimigrasian.

  • Visa Izin Tinggal Terbatas

VITAS merupakan visa yang memungkinkan WNA tinggal lebih lama di Indonesia dan dapat dialihstatuskan menjadi KITAS. Dalam konteks PT PMA, VITAS umumnya digunakan oleh investor, direksi, komisaris, serta tenaga ahli asing yang akan menjalankan peran strategis atau profesional sesuai dengan ketentuan keimigrasian dan ketenagakerjaan.

  • KITAS Investor

KITAS Investor merupakan salah satu jenis visa PT PMA yang paling banyak digunakan karena diperuntukkan bagi WNA yang menanamkan modal dan tercantum dalam struktur perusahaan, baik sebagai pemegang saham, direksi, maupun komisaris. Visa ini memiliki sejumlah keunggulan, antara lain tidak memerlukan RPTKA, proses pengurusan yang relatif lebih sederhana, serta masa berlaku lebih panjang, umumnya antara 1 hingga 2 tahun.

  • Visa Kerja PT PMA

Visa kerja digunakan oleh tenaga kerja asing profesional yang bekerja di PT PMA dengan jabatan dan keahlian tertentu. Penggunaan visa ini mensyaratkan persetujuan RPTKA, notifikasi kerja, serta pembayaran DKPTKA, sebagai bagian dari ketentuan ketenagakerjaan bagi TKA. Berbeda dengan visa investor, visa kerja berfokus pada hubungan kerja dan kompetensi profesional, bukan pada kepemilikan modal atau posisi struktural dalam perusahaan.

Baca juga; Alih Status Visa di Indonesia

Syarat Pengajuan Visa PT PMA

Perusahaan pada titik ini adalah sponsor visa atau penjamin WNA yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan WNA terkait di Indonesia, adapun beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pihak perusahaan dan WNA, yakni:

  • Syarat Dari Sisi Perusahaan

Akta pendirian PT PMA beserta SK Kemenkumham, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha sesuai KBLI, serta dokumen struktur kepemilikan saham.

  • Syarat Dari Sisi WNA

Persyaratan pribadi bagi WNA umumnya meliputi paspor dengan masa berlaku minimal 18 bulan, pas foto terbaru, riwayat perjalanan, serta surat penunjukan jabatan apabila WNA tersebut memiliki posisi tertentu dalam struktur perusahaan.

Risiko Jika Menggunakan Visa PT PMA yang Salah

Perusahaan dan WNA yang terkait dengan PT PMA wajib memiliki persyaratan legalitas yang sesuai dengan peruntukan yang diperlukan oleh kedua pihak, salah satunya adalah jenis visa untuk WNA tersebut. Apabila visa yang digunakan tidak sesuai peruntukan, maka akan ada beberapa risiko yang bisa terjadi, antara lain:

  • Sanksi administratif dan pidana
  • Pencabutan izin tinggal
  • Gangguan operasional PT PMA
  • Reputasi buruk di mata regulator

Masa Berlaku dan Perpanjangan

Visa WNA untuk PT PMA memiliki variasi masa berlaku sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang terkait. Bisa beberapa minggu hingga satu sampai dua tahun, dengan opsi perpanjangan selama perusahaan masih aktif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Penutup

Visa PT PMA memegang peran penting dalam kelancaran kegiatan usaha penanaman modal asing di Indonesia. Pemahaman yang tepat mengenai jenis visa, persyaratan, dan prosedur pengurusannya membantu investor dan perusahaan menjalankan bisnis secara legal, tertib, dan minim risiko. Untuk yang masih kebingungan atau mau tau lebih lanjut, kamu bisa konsultasi via online di EasyLegal. Selain itu EasyLegal membuka jasa pengurusan visa dan KITAS untuk WNA secara terpercaya. Jadi, hubungi EasyLegal sekarang juga!

Visa Bisnis Buat WNA? Pahami Biar Gak Keliru!

Visa Bisnis Buat WNA? Pahami Biar Gak Keliru!

Artikel, Bisnis, EasyEdu, Visa Kitas·

Pendahuluan

Dalam setiap negara, terdapat sebuah aturan perizinan bagi warga negara asing (WNA) yang ingin berkunjung ke negara terkait. Perizinan tersebut tentulah harus sesuai dengan tujuan kedatangan WNA tersebut, mulai dari untuk keperluan bisnis, pariwisata, kegiatan diplomatik, sampai izin tinggal terbatas karena menikahi WNI. Tiap-tiap izin untuk memasuki Indonesia tentu harus sesuai dengan peruntukannya, dan tidak bisa bila berbeda, semisal menggunakan visa bisnis untuk bekerja ataupun pendaftaran studi formal. Walaupun begitu tetap ada aturan “tumpang tindih” yang masih diperbolehkan. 

Jenis-Jenis Visa

Ada beberapa jenis visa yang memiliki peruntukannya masing-masing sesuai dengan Pasal 34 UU Keimigrasian, tiap visa tersebut punya aturan dan masa berlakunya yang tentu disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh WNA yang mengajukan.

  • Visa Diplomatik

Visa Diplomatik merupakan jenis visa yang diberikan kepada WNA untuk keperluan tugas yang bersifat diplomatik di dalam Wilayah Indonesia. Jenis visa ini juga dapat diberikan kepada anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional. 

  • Visa Dinas

Jenis visa ini diberikan untuk WNA yang melakukan perjalanan dinas atau tugas resmi namun tidak bersifat diplomatik. Penting diketahui, untuk visa diplomatik dan dinas adalah wewenang Menteri Luar Negeri yang pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

  • Visa Kunjungan

Visa ini adalah jenis visa yang diberikan bagi WNA yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

  • Visa Tinggal Terbatas

Jenis visa yang terakhir ini dapat diberikan untuk 2 kategori WNA, yakni:

  1. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
  2. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Visa Bisnis, Bagaimana Aturannya?

Visa bisnis merupakan izin masuk bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk melakukan kegiatan bisnis non-pekerjaan di Indonesia, seperti rapat, negosiasi, atau survei pasar dengan durasi . Visa ini tidak memperbolehkan WNA bekerja atau menerima penghasilan dari perusahaan di Indonesia, sehingga aktivitas harus sesuai dengan tujuan yang diajukan dan disertai sponsor resmi agar tidak melanggar ketentuan keimigrasian. Selain itu ada dua jenis visa bisnis, yakni single-entry dan multiple-entry.

Dalam jenis single-entry, masa berlakunya adalah 60 hari dan dapat diperpanjang hingga total 180 hari tanpa perlu keluar dari Indonesia, namun jenis ini tidak memungkinkan WNA tersebut untuk keluar masuk Wilayah Indonesia, bila keluar maka visa akan hangus.

Sementara untuk jenis multiple-entry, masa berlakunya sampai 1 tahun dan dapat keluar masuk wilayah negara, tapi batas tinggalnya tetap 60 hari untuk per kunjungannya. Jenis ini memberikan fleksibilitas untuk orang terkait supaya bisa pulang pergi negara asal dan negara tujuan visa. 

Baca Juga; Cara dan Syarat Pendirian PT PMA di Indonesia: Panduan Lengkap

Jasa Urus Visa Bisnis

Paket Visa Bisnis EasyLegal

di EasyLegal, kamu bisa mengurus persoalan izin visa bisnis untuk rekan kerja, investor, ataupun untuk membuka peluang kerjasama internasional dengan mudah. Berkaca dari kurang pahamnya individu dalam mengurus hal tersebut, kami dengan segala upaya memberikan usaha terbaik untuk persoalan visa bisnis. Buat kamu yang masih bingung, tenang saja. EasyLegal membuka jasa konsultasi juga bagi kamu yang mau menanyakan detail-detailnya.

Penyebab Merek Ditolak & Cara Mengatasinya

Penyebab Merek Ditolak & Cara Mengatasinya

Artikel, Bisnis, Daftar merek, EasyEdu, EasyTips, Usaha Dagang (UD)·

Sebagai pengusaha, kamu diharuskan untuk berpikir kreatif. Salah satu yang sering membuat bingung mungkin adalah persoalan nama merek dagang. Semakin banyaknya UMKM ataupun bisnis yang tumbuh menjadi ladang kompetisi membuat pengusaha harus memutar otak dalam mencari merek dagangnya. Tuntutan untuk mudah diingat namun tidak pasaran dan memiliki ciri khas dibanding yang lain menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan beragam faktor yang ada, acap kali merek yang kita daftarkan tersebut ditolak. Di sini, kamu akan mengetahui apa saja penyebab merek ditolak dan cara mengatasinya supaya usaha kamu berjalan lancar.

Baca Juga; Mengenal Merek: Cara Membangunnya Dalam Bisnis

Penyebab Merek Ditolak

Penolakan permohonan merek bukan hanya karena prosesnya yang rumit, terkadang kamu acap kali melupakan hal-hal dasar yang tidak kamu sadari. Penolakan pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016, khususnya Pasal 20 → alasan penolakan absolut dan Pasal 21 → alasan penolakan relatif & itikad tidak baik. 

Berikut beberapa kemungkinan penyebab merek ditolak:

Merek Terlalu Umum

merek yang hanya menjelaskan jenis, fungsi, kualitas, atau karakteristik barang dan/atau jasa yang ditawarkan, tanpa memiliki unsur pembeda. Karena tidak menunjukkan identitas khusus suatu produk, merek seperti ini sulit dibedakan dari produk sejenis dan berpotensi ditolak pendaftarannya oleh DJKI. 

Contoh:

  • Misalnya, penggunaan nama seperti “Minuman Soda” untuk produk air kemasan, “Susu Kambing” untuk produk susu, atau Laundry Express untuk jasa laundry. 

Merek Memiliki Kesamaan Dengan Merek Terdaftar

Merek yang menyerupai merek terdaftar berisiko ditolak karena dapat menimbulkan kebingungan konsumen dan melanggar hak merek pihak lain. Persamaan ini dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat serta berpotensi merugikan pemilik merek yang sah. 

Contoh:

  • Pemohon mendaftarkan merek “Milk Kita”, yang dianggap memiliki kesamaan pelafalan dengan merk “Milkita” yang sudah terdaftar lebih dulu.

Merek Mengandung Unsur Terlarang

Merek yang mengandung unsur terlarang berpotensi ditolak karena bertentangan dengan hukum, norma, atau ketertiban umum. Penggunaan unsur-unsur tersebut dinilai tidak pantas dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga permohonan pendaftaran merek dapat ditolak oleh DJKI. 

Contoh:

  • Merek mencantumkan klaim berlebihan atau tidak benar, misalnya kata “paling aman”, “100% asli”, atau “resmi negara”, padahal tidak dapat dibuktikan.

Merek Tidak Sesuai Kelas Barang / Jasa

Merek dapat ditolak apabila pendaftarannya tidak sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang diajukan. Ketidaksesuaian ini terjadi ketika deskripsi barang atau jasa tidak mencerminkan kegiatan usaha sebenarnya atau tidak sejalan dengan klasifikasi merek yang berlaku. Akibatnya, merek dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kebingungan dalam perlindungan hukumnya. 

Contoh:

  • Pemohon mendaftar merek “Arm Cobra” di kelas perabotan rumah, padahal usaha yang dijalankan adalah senjata api.

Merek Didaftarkan Dengan Itikad Tidak Baik

Permohonan merek yang diajukan dengan maksud meniru atau mengeksploitasi reputasi merek lain dinilai sebagai pendaftaran dengan itikad tidak baik karena tidak mencerminkan persaingan usaha yang jujur dan adil. 

Contoh:

  • Seseorang mendaftarkan merek “Mike” untuk produk pakaian dengan logo dan tampilan yang menyerupai merek terkenal “Nike”. 

Merek Sudah Terdaftar Lebih Dulu Oleh Pihak Lain

Penolakan dapat terjadi karena sistem merek menganut prinsip first to file, yang memberikan hak eksklusif kepada pendaftar pertama. Untuk menghindari hal tersebut, penting memastikan merek belum terdaftar sebelumnya.

Contoh:

  • Seorang pelaku usaha mendaftarkan merek “Sari Roti” untuk produk makanan, namun permohonan ditolak karena merek tersebut sudah lebih dulu terdaftar oleh pihak lain pada kelas barang yang sama.

Cara Mengatasi Penolakan Merek

Ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan penolakan permohonan merek dagang, yakni dengan memilih nama yang unik, melakukan pengecekan awal, dan menentukan kelas yang tepat sehingga risiko penolakan dapat diminimalkan, selain itu pendaftaran sejak awal adalah kuncinya, serta salah satu yang terpenting untuk membantu kamu adalah pendampingan profesional untuk menjadi kunci perlindungan merek yang aman. Lewat EasyLegal, kamu bisa konsultasi panjang lebar mengenai permohonan merek dagang, selain itu kamu juga bisa mengurus hal-hal yang berkaitan dengan legalitas izin usaha. Penasaran? langsung klik TAUTAN INI!

Istilah Legalitas Izin Usaha, Kenalan Yuk!

Istilah Legalitas Izin Usaha, Kenalan Yuk!

Artikel, Bisnis, EasyEdu, EasyTips, OSS RBA, UMKM·

Pendahuluan

Apa kamu pernah ingin mendapatkan legalitas izin usaha, tapi kebingungan sama beragam istilah di dalamnya? Nah, persoalan dalam memahami istilah-istilah itu sering kali menjadi batu sandungan buat para pengusaha yang kebingungan dengan maksud dan arti dari istilah yang sering muncul tersebut. Kalau gitu, supaya gak kebingungan lagi, baiknya kita mengenal berbagai istilah legalitas izin usaha dulu yuk! sebelum akhirnya kamu memantapkan diri untuk mengurus perizinan usaha.

Istilah Utama Perizinan

  • OSS (Online Single Submission)

OSS adalah sistem resmi pemerintah berbasis online yang digunakan untuk mengurus seluruh legalitas usaha di Indonesia dalam satu platform. Tujuan OSS adalah menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha.

OSS RBA adalah pendekatan baru dalam perizinan usaha yang menilai usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatannya, bukan besar kecilnya usaha.Pendekatan ini membuat perizinan lebih adil, proporsional, dan sesuai dampak usaha.

  • NIB (Nomor Induk Berusaha)

NIB adalah identitas resmi pelaku usaha yang dikeluarkan melalui OSS. Untuk beberapa UMKM, NIB sudah cukup menjadi dokumen legalitas usaha untuk beroperasi secara legal.

  • Perizinan Berusaha

Perizinan berusaha adalah istilah payung yang mencakup seluruh bentuk izin usaha, Istilah ini menegaskan bahwa legalitas usaha tidak hanya satu dokumen, melainkan serangkaian kewajiban yang disesuaikan dengan risiko dan jenis kegiatan usaha.

Istilah Risiko dan Klasifikasi Usaha

  • Risiko Usaha

Risiko usaha menggambarkan seberapa besar dampak dan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh suatu usaha, baik bagi manusia, lingkungan, maupun masyarakat, yang kemudian menentukan izin apa saja yang wajib dimiliki pelaku usaha.

  • Tingkat Risiko Usaha

Tingkat risiko usaha adalah pengkategorian usaha berdasarkan besar kecilnya risiko, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pengkategorian ini menentukan apakah usaha cukup dengan NIB atau memerlukan izin tambahan.

Baca Juga: Ini Cara Mengetahui Risiko Usaha Rendah atau Tinggi

  • KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

merupakan standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.

  • Kegiatan Usaha Utama dan Pendukung

Kegiatan usaha utama adalah aktivitas penghasil pendapatan, sementara kegiatan pendukung bersifat pelengkap. Pembagian ini digunakan untuk menentukan KBLI dan izin usaha yang sesuai.

Istilah Izin dan Standar

  • Sertifikat Standar

Sertifikat Standar merupakan dokumen resmi dari pemerintah yang diterbitkan lewat sistem OSS-RBA untuk mendukung legalitas usaha.

  • Izin Operasional / Izin Komersial

Persetujuan yang diterbitkan melalui OSS atas nama Menteri atau Gubernur, yang memungkinkan pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha secara komersial atau operasional setelah memenuhi syarat atau komitmen tertentu.

  • Pernyataan Mandiri (Self Declare)

Skema pernyataan dari pengusaha atas legalitas izin usahanya yang sudah memenuhi standar atau aturan yang mengikat.

Istilah Tata Ruang dan Lingkungan

  • KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)

Perizinan ini menjadi persyaratan dasar bagi pelaku usaha untuk menjamin bahwa pemanfaatan lahan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

  • AMDAL

AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian untuk menilai dampak besar suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan sebelum usaha tersebut dijalankan.

  • UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan serta dasar penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan.

Baca Juga: Mengenal RDTR, Gerbang Izin Lokasi Usaha

Istilah Pajak

  • NPWP Badan / Pribadi Usaha

NPWP merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi wajib pajak dan berfungsi sebagai tanda pengenal resmi dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, baik bagi individu maupun badan usaha.

  • PKP (Pengusaha Kena Pajak)

PKP adalah status perpajakan bagi pelaku usaha yang diwajibkan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN setelah memenuhi persyaratan omzet yang ditetapkan.

Kesimpulan

Dari beberapa pengertian istilah yang muncul di atas, semoga bisa membantu kamu untuk semakin paham mengenai beragam istilah legalitas izin usaha yang ada. Mengetahui dan memahaminya dapat memberikan kamu kemudahan mengurusn perizinan usaha yang akan kamu dirikan. Apabila kamu masih kebingungan, EasyLegal bisa jadi tempat kamu konsultasi soal legalitas izin usaha yang ingin kamu buat, cukup dengan klik TAUTAN INI.