Penyebab Merek Ditolak & Cara Mengatasinya

Penyebab Merek Ditolak & Cara Mengatasinya

Sebagai pengusaha, kamu diharuskan untuk berpikir kreatif. Salah satu yang sering membuat bingung mungkin adalah persoalan nama merek dagang. Semakin banyaknya UMKM ataupun bisnis yang tumbuh menjadi ladang kompetisi membuat pengusaha harus memutar otak dalam mencari merek dagangnya. Tuntutan untuk mudah diingat namun tidak pasaran dan memiliki ciri khas dibanding yang lain menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan beragam faktor yang ada, acap kali merek yang kita daftarkan tersebut ditolak. Di sini, kamu akan mengetahui apa saja penyebab merek ditolak dan cara mengatasinya supaya usaha kamu berjalan lancar.

Baca Juga; Mengenal Merek: Cara Membangunnya Dalam Bisnis

Penyebab Merek Ditolak

Penolakan permohonan merek bukan hanya karena prosesnya yang rumit, terkadang kamu acap kali melupakan hal-hal dasar yang tidak kamu sadari. Penolakan pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016, khususnya Pasal 20 → alasan penolakan absolut dan Pasal 21 → alasan penolakan relatif & itikad tidak baik. 

Berikut beberapa kemungkinan penyebab merek ditolak:

Merek Terlalu Umum

merek yang hanya menjelaskan jenis, fungsi, kualitas, atau karakteristik barang dan/atau jasa yang ditawarkan, tanpa memiliki unsur pembeda. Karena tidak menunjukkan identitas khusus suatu produk, merek seperti ini sulit dibedakan dari produk sejenis dan berpotensi ditolak pendaftarannya oleh DJKI. 

Contoh:

  • Misalnya, penggunaan nama seperti “Minuman Soda” untuk produk air kemasan, “Susu Kambing” untuk produk susu, atau Laundry Express untuk jasa laundry. 

Merek Memiliki Kesamaan Dengan Merek Terdaftar

Merek yang menyerupai merek terdaftar berisiko ditolak karena dapat menimbulkan kebingungan konsumen dan melanggar hak merek pihak lain. Persamaan ini dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat serta berpotensi merugikan pemilik merek yang sah. 

Contoh:

  • Pemohon mendaftarkan merek “Milk Kita”, yang dianggap memiliki kesamaan pelafalan dengan merk “Milkita” yang sudah terdaftar lebih dulu.

Merek Mengandung Unsur Terlarang

Merek yang mengandung unsur terlarang berpotensi ditolak karena bertentangan dengan hukum, norma, atau ketertiban umum. Penggunaan unsur-unsur tersebut dinilai tidak pantas dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga permohonan pendaftaran merek dapat ditolak oleh DJKI. 

Contoh:

  • Merek mencantumkan klaim berlebihan atau tidak benar, misalnya kata “paling aman”, “100% asli”, atau “resmi negara”, padahal tidak dapat dibuktikan.

Merek Tidak Sesuai Kelas Barang / Jasa

Merek dapat ditolak apabila pendaftarannya tidak sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang diajukan. Ketidaksesuaian ini terjadi ketika deskripsi barang atau jasa tidak mencerminkan kegiatan usaha sebenarnya atau tidak sejalan dengan klasifikasi merek yang berlaku. Akibatnya, merek dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kebingungan dalam perlindungan hukumnya. 

Contoh:

  • Pemohon mendaftar merek “Arm Cobra” di kelas perabotan rumah, padahal usaha yang dijalankan adalah senjata api.

Merek Didaftarkan Dengan Itikad Tidak Baik

Permohonan merek yang diajukan dengan maksud meniru atau mengeksploitasi reputasi merek lain dinilai sebagai pendaftaran dengan itikad tidak baik karena tidak mencerminkan persaingan usaha yang jujur dan adil. 

Contoh:

  • Seseorang mendaftarkan merek “Mike” untuk produk pakaian dengan logo dan tampilan yang menyerupai merek terkenal “Nike”

Merek Sudah Terdaftar Lebih Dulu Oleh Pihak Lain

Penolakan dapat terjadi karena sistem merek menganut prinsip first to file, yang memberikan hak eksklusif kepada pendaftar pertama. Untuk menghindari hal tersebut, penting memastikan merek belum terdaftar sebelumnya.

Contoh:

  • Seorang pelaku usaha mendaftarkan merek “Sari Roti” untuk produk makanan, namun permohonan ditolak karena merek tersebut sudah lebih dulu terdaftar oleh pihak lain pada kelas barang yang sama.

Cara Mengatasi Penolakan Merek

Ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan penolakan permohonan merek dagang, yakni dengan memilih nama yang unik, melakukan pengecekan awal, dan menentukan kelas yang tepat sehingga risiko penolakan dapat diminimalkan, selain itu pendaftaran sejak awal adalah kuncinya, serta salah satu yang terpenting untuk membantu kamu adalah pendampingan profesional untuk menjadi kunci perlindungan merek yang aman. Lewat EasyLegal, kamu bisa konsultasi panjang lebar mengenai permohonan merek dagang, selain itu kamu juga bisa mengurus hal-hal yang berkaitan dengan legalitas izin usaha. Penasaran? langsung klik TAUTAN INI!

Mengenal RDTR, Gerbang Izin Lokasi Usaha

Mengenal RDTR, Gerbang Izin Lokasi Usaha

Dalam proses pendirian usaha, terdapat beberapa syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh para calon pengusaha. Persoalan legalitas adalah salah satu persyaratan yang sering menjadi kendala bagi pengusaha yang baru menapaki dunia usaha. Tanpa adanya legalitas, usaha yang didirikan tidak memiliki status perlindungan hukum yang pasti. Untuk mengurus perihal legalitas tersebut, ada syarat berupa lokasi izin usaha yang harus terdata oleh RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang.

Apa Itu RDTR?

Dalam proyek pembangunan wilayah kota/kabupaten diperlukan adanya perencanaan matang yang mengatur tata ruang, selaras dengan prinsip untuk menciptakan wilayah yang nyaman, tertata rapi, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut kemudian diakomodir lewat adanya RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang.

RDTR sendiri adalah perencanaan terperinci untuk tata ruang di suatu wilayah, RDTR merinci rencana tata ruang sampai tingkat paling operasional, sehingga menjadi pedoman utama bagi:

  • Pemerintah dalam pengendalian ruang
  • Investor dan pelaku usaha dalam menentukan lokasi usaha
  • Masyarakat dalam membangun atau memanfaatkan lahan

Mengapa RDTR Penting Untuk Izin Usaha?

RDTR sangat penting, bukan hanya untuk masyarakat biasa yang ingin mendirikan perumahan, tapi juga bagi yang ingin membuka usaha secara legal. Sebuah usaha jika ingin mendapatkan legalitas perlu memiliki izin lokasi terlebih dahulu. Izin lokasi tersebut perlu didapatkan melalui RDTR. 

Melalui RDTR, pelaku usaha dapat mengetahui apakah suatu jenis usaha diperbolehkan atau tidak pada lokasi tertentu, sehingga proses perizinan seperti OSS dan KKPR dapat berjalan lancar. Kesesuaian dengan RDTR juga membantu mengurangi risiko hukum, seperti sanksi administratif, pencabutan izin, hingga pembongkaran bangunan. Bisa dikatakan juga kalau RDTR itu gerbang izin lokasi usaha. Baca juga; Ini Cara Mengetahui Risiko Usaha Rendah atau Tinggi

Cara Cek RDTR Untuk Izin Usaha

Buat kamu yang belum paham cara cek RDTR, berikut adalah langkah-langkahnya:

  • Menentukan lokasi secara akurat

Pastikan alamat dan titik koordinasi (via Gmaps) sudah sesuai.

  • Melihat zonasi RDTR (online atau manual)

Untuk melihatnya, kamu bisa masuk ke tautan https://oss.go.id/id/rdtr-interaktif 

  • Memahami aturan zona dan intensitas bangunan

Aturan zona ini memberikan ketentuan apakah lokasi usaha yang kamu miliki termasuk zona usaha atau tidak, jika tidak, maka izin tidak akan bisa turun.

  • Menyesuaikan dengan rencana usaha

Dari hasil pengamatan, kamu mulai bisa menentukan kesesuaian usaha kamu dengan aturan zona RDTR tersebut.

  • Memastikan kesesuaian lewat OSS & KKPR

Masuk ke OSS, lalu input data lokasi usaha, maka sistem akan otomatis; Mengecek RDTR dan menentukan status KKPR.

Buat Kamu yang Tidak Mau Ribet!

Dengan beragam langkah yang perlu dilakukan, mungkin kamu agaknya sedikit bingung dan tidak mau ribet. Tapi tenang, EasyLegal bisa jadi tempat kamu konsultasi, ataupun mengurus seluruh perihal legalitas perizinan sampai beres. Tanpa perlu ribet, cukup hubungi EasyLegal maka semua urusan legalitas kamu pasti selesai, ayo! tunggu apa lagi?

Ini Cara Mengetahui Risiko Usaha Rendah atau Tinggi

Ini Cara Mengetahui Risiko Usaha Rendah atau Tinggi

Dunia bisnis atau usaha memiliki banyak perhitungan yang dapat menjadi faktor maju atau mundurnya sebuah usaha tersebut. Dari banyaknya faktor yang mesti diperhitungkan oleh pengusaha, terdapat satu faktor yang sering luput dari pemahaman pengusaha karena berbagai alasan. Melalui artikel ini, kamu akan tau cara mengetahui tentang risiko usaha rendah atau tinggi.

Apa Itu Risiko Usaha?

Risiko usaha menggambarkan seberapa besar dampak dan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh suatu usaha, baik bagi manusia, lingkungan, maupun masyarakat, yang kemudian menentukan izin apa saja yang wajib dimiliki pelaku usaha. 

Dalam sistem OSS berbasis risiko, pemerintah menilai usaha bukan dari besar kecilnya omzet, melainkan dari jenis kegiatan dan dampaknya. Dengan memahami tingkat risiko usaha sejak awal, pelaku usaha dapat mengurus izin yang tepat, menghindari masalah hukum, dan menjalankan usahanya dengan lebih aman dan tenang.

Mengapa Risiko Usaha Diterapkan di OSS?

Istilah risiko usaha digunakan dalam OSS sebagai upaya pemerintah untuk menerapkan pengaturan usaha yang proporsional, di mana setiap kegiatan usaha dikenai kewajiban perizinan berdasarkan tingkat dampak dan risikonya. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien, pasti, dan tetap menjamin perlindungan kepentingan umum.

Kategori tingkatan Risiko Usaha

Dalam sistem perizinan berbasis risiko, setiap usaha dikelompokkan ke dalam empat tingkat risiko, mulai dari yang rendah hingga yang tinggi.

  • Risiko Rendah

Usaha dengan potensi bahaya yang sangat kecil terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan kepentingan umum.
Perizinan: NIB (Nomor Induk Berusaha)
Contoh:
Warung kecil, toko online non-produk berbahaya, jasa desain atau pengetikan.

  • Risiko Menengah Rendah

Usaha dengan potensi dampak terkendali dan relatif kecil jika terjadi gangguan.
Perizinan: NIB, sertifikat standar (pernyataan mandiri)
Contoh:
Laundry, rumah makan kecil, bengkel skala kecil.

  • Risiko Menengah Tinggi

Usaha dengan potensi bahaya yang lebih besar sehingga memerlukan pengawasan.
Perizinan; NIB, sertifikat standar (verifikasi pemerintah)
Contoh:
Industri makanan tertentu, klinik pratama, usaha pengolahan bahan tertentu.

  • Risiko Tinggi

Usaha dengan potensi bahaya besar dan berdampak luas bagi masyarakat atau lingkungan.
Perizinan; NIB, izin khusus / izin operasional, persetujuan teknis tambahan
Contoh:
Pertambangan, rumah sakit, industri bahan berbahaya.

Faktor Penyebab Risiko Usaha

Berbagai tingkat risiko usaha tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah kondisi yang melekat pada cara suatu usaha dijalankan. Mulai dari jenis kegiatan, lokasi, hingga tingkat kepatuhan terhadap aturan, setiap faktor dapat meningkatkan atau menurunkan risiko yang ditimbulkan. Berikut adalah faktor-faktor utama yang dapat memicu risiko usaha:

  • Jenis kegiatan usaha 

Semakin berbahaya atau kompleks aktivitas usaha, semakin tinggi risiko yang ditimbulkan.

  • Lokasi usaha 

Usaha di area padat penduduk atau tidak sesuai tata ruang berisiko lebih besar. Selengkapnya

  • Skala kegiatan 

Volume produksi dan intensitas aktivitas yang tinggi meningkatkan potensi dampak.

  • Teknologi dan peralatan

Penggunaan mesin dan teknologi berisiko memicu kecelakaan dan gangguan operasional.

  • Dampak lingkungan

Limbah, emisi, dan kebisingan meningkatkan risiko terhadap lingkungan dan masyarakat.

  • Keselamatan kerja (K3)

Standar K3 yang lemah memperbesar risiko kecelakaan dan kerugian usaha.

  • Sumber daya manusia

Kurangnya kompetensi dan pengawasan tenaga kerja meningkatkan risiko operasional.

  • Kepatuhan regulasi

Ketidakpatuhan terhadap aturan memicu sanksi dan masalah hukum.

Kesimpulan

Pemahaman mengenai risiko usaha kini adalah suatu kewajiban bagi para pengusaha, karena menjadi salah satu landasan legalitas bisnis. Setelah membaca artikel ini, kamu bisa melihat bagaimana cara mengetahui risiko usaha rendah atau tinggi serta paham tingkat risiko mana yang dimiliki oleh usaha kamu, supaya memudahkan urusan legalitas antara pengusaha dengan negara. Bagi yang masih bingung dan mau konsultasi, EasyLegal selalu ada menunggu pertanyaan kamu, jadi langsung saja klik TAUTAN INI.