Daftar Merek HKI Online: Syarat, Prosedur, dan Ketentuannya

Daftar Merek HKI Online: Syarat, Prosedur, dan Ketentuannya

Persoalan merek menjadi hal yang penting saat ini. Di tengah semakin ramai dan menjamurnya bisnis, mulai dari skala besar sampai skala UMKM, merek atau jenama ini memiliki peranan vital dalam usaha. Walaupun begitu, masih ada banya kasus luputnya pendaftaran merek, sehingga bisnis tersebut harus menelan pil pahit kalau mereknya sudah lebih dahulu didaftarkan oleh perusahaan lain. Maka, wajib untuk para pengusaha memahami mengenai daftar merek HKI secara online. Hal tersebut sebagai bentuk pencegahan permasalahan seperti penggunaan merek oleh kompetitor.

Pengertian Merek HKI

Umumnya, Merek HKI (Hak kekayaan Intelektual) merupakan hak eksklusif yang diberi negara kepada pemilik merek yang sudah mendaftar secara legal untuk menggunakan, melindungi, dan melarang pihak lain menggunakan atribut merek tanpa izin. Adapun merek HKI itu dapat ditampilkan dalam bentuk kata, logo, nama, angka, simbol, susunan warna, bentuk 2 atau 3 dimensi, suara, hingga kombinasi dari beberapa hal tersebut. Tiap merek yang ada pun harus memiliki pembeda yang jelas apabila memiliki sedikit kemiripan, ini berfungsi supaya tidak terjadi penolakan permohonan merek.

Pentingnya Daftar Merek HKI Online

Secara hukum yang mengatur, hak atas merek berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah first to file, artinya siapa yang pertama mendaftarkan merek dan disetujui oleh Ditjen KI merupakan yang berhak menggunakan merek tersebut.

Akan tetapi, masih banyak kesalahan pemahaman di masyarakat berupa hak merek yang adalah first to use. Padahal, menggunakan merek lebih dulu tidak memberikan jaminan hukum yang jelas di mata negara. Akibatnya, banyak sengketa merek terjadi karena minimnya pemahaman ini yang akhirnya membuat pihak yang merasa sudah menggunakan lebih dulu tapi belum mendaftar kehilangan hak atas merek yang sudah dipakai tersebut.

Adapun keuntungan bila mendaftarkan merek HKI, antara lain:

  • Hak menggunakan sendiri merek terdaftar
  • Hak melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya
  • Hak mengalihkan atau melisensikan merek

Syarat Administrasi Daftar Merek HKI Online

Apabila ingin mengajukan izin pendaftaran Merek HKI, maka ada syarat yang perlu disiapkan terlebih dahulu, yakni:

  • Etiket / label merek
  • Identitas pemohon
  • Surat Pernyataan UMK Bermaterai & Surat Rekomendasi UKM Binaan (Asli)
  • Penentuan kelas barang dan/atau jasa sesuai Klasifikasi Nice
  • Surat kuasa (apabila diajukan melalui konsultan KI)
  • Bukti pembayaran biaya permohonan 

Prosedur Daftar Merek HKI Online

Untuk permohonan pendaftaran merek bisa diajukan melalui sistem elektronik DJKI dengan tahapan-tahapan berikut:

  1. Registrasi akun pada sistem resmi
  2. Pengisian formulir permohonan
  3. Unggah dokumen persyaratan
  4. Pembayaran biaya sesuai ketentuan
  5. Pemeriksaan formalitas
  6. Pengumuman dalam Berita Resmi Merek
  7. Pemeriksaan substantif
  8. Penerbitan sertifikat apabila disetujui

Apabila pada proses tersebut ada keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga, proses akan dilanjutkan ke tahapan sanggahan serta evaluasi lebih lanjut.

Biaya dan Jangka Waktu Proses

Bagi pengusaha yang ingin melakukan proses pendaftaran merek, ada biaya yang akan dikenakan sesuai dengan jenis usaha. Untuk usaha umum, biaya pendaftaran merek online ada di nominal Rp1.800.000, sementara bagi UMKM hanya membutuhkan Rp500.000 saja. Selanjutnya proses ini membutuhkan waktu sekitar 6 hinggal 12 bulan, yang mana bila disetujui maka merek tersebut akan dilindungi selama 10 tahun.

Penolakan Permohonan Perizinan Merek

Bila pengusaha sudah mendaftarkan permohonan izin merek, bukan berarti permohonan tersebut akan sepenuhnya disetujui. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab permohonan ditolak, antara lain:

  • Merek yang diajukan memiliki persamaan pokok dengan merek yang sudah terdaftar
  • Tidak memiliki ciri khas atau pembeda
  • Nama merek terlalu umum
  • Bertentangan dengan aturan undang-undang
  • Merek menyesatkan masyarakat

Penolakan tersebut akan disampaikan secara tertulis dan pemohon yang tertolak masih dapat mengajukan tanggapan serta upaya hukum sesuai dengan mekanisme yang ada.

Selengkapnya, Penyebab Merek Ditolak & Cara Mengatasinya

Jasa Profesional Hadir Memudahkan Proses Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek HKI bukan sekadar bentuk formalitas mengenai legalitas usaha saja. Namun, sebagai tindakan atau upaya untuk mengamankan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan agar tidak diambil haknya oleh pihak lain. Kendati terlihat sepele, terkadang persoalan ini bisa menjadi batu sandungan yang cukup serius bagi masa depan usaha.

Adapun menggunakan jasa profesional untuk membantu usahamu dalam persoalan perizinan merek dagang adalah langkah yang bagus. Melalui jasa profesional, perusahaan tidak perlu khawatir berlebih dalam mengurus syarat dan prosedur yang dapat menyita waktu.

 

EasyLegal hadir sebagai jawaban keresahan tersebut. Bukan hanya jasa pendaftaran merek dagang saja, namun juga membuka opsi konsultasi secara online tanpa berbayar. Ingin urus perizinan serba mudah? EasyLegal jalannya.

Jenis Persekutuan Komanditer (CV): Panduan Lengkap

Jenis Persekutuan Komanditer (CV): Panduan Lengkap

Pemilihan bentuk badan usaha perlu mencermati kebutuhan dan tujuan dari perusahaan yang dimiliki para pengusaha. Salah satu yang paling diminati oleh orang-orang yakni persekutuan komanditer atau CV. Tapi, tahukah kalau ada beberapa jenis persekutuan komanditer (CV) yang ada, dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kamu. Memahami perihal jenis CV ini akan memudahkan kamu berdasarkan kondisi yang ada, berikut pembahasannya.

Memahami Persekutuan Komanditer (CV)

Seperti yang sudah dipahami secara umum, persekutuan komanditer adalah badan usaha perusahaan yang hanya memiliki dua jenis sekutu, yakni: 

  • Sekutu Aktif (Komplamenter)
  • Sekutu Pasif (Komanditer)

Berbeda dengan perseroan terbatas (PT) yang sudah memiliki regulasi khusus di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sementara dasar hukum mengenai CV ini masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya pasal 19-21.

Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa: 

  • Sekutu aktif menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh sampai harta pribadi.
  • Sekutu pasif hanya menyetor modal dan tanggung jawabnya terbatas sebesar modal yang diberikan.

Selengkapnya, Perkembangan CV di Indonesia: Asal-usulnya Hingga Hari Ini

Pentingnya Paham Jenis-Jenis Persekutuan Komanditer

Masih banyak orang yang tidak mengetahui kalau CV tidaklah tunggal, ada beberapa jenis CV yang dikenal hingga kini. Adapun bagi para pengusaha yang ingin mendirikan CV, harus paham akan kebutuhan yang perlu disesuaikan dengan visi, struktur, tujuan, hingga sumber daya perusahaan. 

Memahami persoalan ini akan membantu kamu untuk:

  • Minimalisir potensi konflik antar sekutu;
  • Menghindari risiko hukum
  • Menentukan struktur bisnis yang tepat;
  • Mengatur pembagian tanggung jawab dengan jelas

Jenis-Jenis Persekutuan Komanditer (CV)

Umumnya ada tiga jenis persekutuan komanditer dalam praktik bisnis di Indonesia, antara lain:

  • CV Murni

Jenis CV ini adalah yang strukturnya paling tradisional dan sederhana seperti satu sekutu aktif dan ada satu atau lebih sekutu pasif, umumnya masyarakat paling sering mendengar CV jenis ini. Adapun CV ini cocok untuk bisnis kecil menengah ataupun bisnis keluarga.

Selain itu, pengambilan keputusan pada CV murni ini lebih cepat karena strukturnya yang sederhana. Namun, ada juga kekurangan yang perlu diwaspadai seperti beban tanggung jawab sepenuhnya ada pada sekutu aktif dan risiko pribadi lebih besar.

  • CV Campuran

CV Campuran biasanya terbentuk dari FIRMA yang membutuhkan tambahan modal. Sederhananya, jenis CV ini seperti gabungan antara CV dan Firma untuk memudahkan suntikan dana modal bagi perusahaan. Nantinya firma yang menerima modal tersebut akan menjadi sekutu aktif (komplementer) dan investor yang menyuntikan dana akan menjadi sekutu pasir (komanditer).

CV jenis ini strukturnya akan memiliki perubahan seperti penambahan sekutu aktif (lebih dari satu) yang artinya struktur tersebut lebih kompleks ketimbang CV murni. Selain itu jenis ini cocok bagi pengusaha yang ingin beralih dari firma menjadi CV dan perusahaan sedang berkembang ditambah butuh akan ekspansi modal.

Akan tetapi, karena kompleksnya struktur dan banyak pihak yang terlibat bisa menimbulkan risiko konflik antar sekutu yang dapat merugikan usaha. Berisiko namun cocok ketika usaha ingin berkembang namun belum sanggup untuk berubah menjadi PT.

  • CV Bersaham

CV jenis ini adalah yang paling menonjol perbedaannya. Sesuai dengan namanya, CV ini memiliki saham, namun saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Jadi, modal yang dimiliki oleh sekutu aktif dan pasif ini dibagi menjadi sebagai bentuk pencegahan pembekuan modal. Perlu diingat juga hal ini menjadikan saham pada CV ini berbeda dengan PT.

CV bersaham memiliki kelebihan untuk mengatur modal besar supaya menjadi lebih rapi, pembagian keuntungan lebih transparan, hingga memudahkan pengalihan kepemilikan internal perusahaan. Namun, kekurangannya adalah stuktur yang semakin kompleks tapi masih terbatas menjadi CV, lalu tidak hilangnya risiko tanggung jawab tidak terbatas bagi sekutu aktif.

Mana Jenis CV yang Tepat Untuk Usaha Kamu?

Jika sudah melihat pengertian di atas, jawabannya adalah kamu harus mengetahui dan memahami kebutuhan, tujuan, skala, risiko pribadi, hingga sumber daya yang usaha kamu miliki. Bila usaha masih kecil dan sederhana, cukup dengan CV murni saja. Lalu, jika sudah siap menarik investor dan mengembangkan ke tingkat lanjut, kamu bisa pilih CV bersaham ataupun campuran. 

Akan tetapi, jika kamu menghendaki perlindungan dan tanggung jawab yang lebih untuk usaha kamu, maka kamu bisa mencoba mempertimbangkan untuk upgrade menjadi PT.

Baca juga, Bidang Usaha yang Cocok untuk CV

Kesimpulan

Terdapat tiga jenis CV yang memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Pun begitu, untuk memilih mana yang tepat, kamu tidak boleh asap pilih karena ditakutkan akan berisiko untuk usaha kamu nanti. Semisal kamu masih kebingungan, kamu bisa klik gambar di bawah ini ⏬

Jadi, tidak perlu ragu dan takut, selagi ada EasyLegal semuanya akan terasa easy.

Perkembangan CV di Indonesia: Asal-usulnya Hingga Hari Ini

Perkembangan CV di Indonesia: Asal-usulnya Hingga Hari Ini

Persekutuan Komanditer (CV) adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan pembagian peran antara sekutu aktif dan sekutu pasif. CV sering dipilih oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah karena proses pendiriannya relatif sederhana dibanding Perseroan Terbatas (PT). Namun, tahukah kamu bahwa konsep CV sebenarnya bukan berasal dari Indonesia? Sistem ini memiliki akar sejarah panjang dari hukum Eropa, khususnya Belanda. Lalu bagaimanakah perjalanan konsep CV di Indonesia sejak dulu hingga saat ini? Pada artikel ini kita akan memahami asal usul dan perkembangan CV di Indonesia.

Sejarah Awal Perkembangan CV di Indonesia

Konsep CV berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental, terutama dari Prancis dengan istilah société en commandite. Konsep ini kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum Belanda dengan nama Wetboek van Koophandel, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda.

Ketika Indonesia masih menjadi Hindia Belanda, pemerintah kolonial menerapkan sistem hukum Belanda di wilayah jajahannya. Salah satu produk hukum tersebut adalah:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)”

KUHD Indonesia merupakan adaptasi dari Wetboek van Koophandel yang mulai berlaku di Indonesia sejak abad ke-19.

Pengaturan CV dalam KUHD

Dasar hukum CV di Indonesia hingga saat ini masih merujuk pada KUHD, khususnya:

  • Pasal 19 KUHD
  • Pasal 20 KUHD
  • Pasal 21 KUHD

Selengkapnya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Dalam KUHD dijelaskan bahwa CV adalah persekutuan yang terdiri dari:

1. Sekutu Aktif (Komplementer)

  • Mengurus dan menjalankan perusahaan
  • Bertanggung jawab penuh hingga harta pribadi

2. Sekutu Pasif (Komanditer)

  • Hanya menyetorkan modal
  • Bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang diberikan

Struktur inilah yang menjadi ciri khas utama CV hingga sekarang.

Perkembangan Regulasi CV di Era Modern

Meskipun dasar hukumnya masih KUHD, sistem administrasi pendirian CV kini sudah jauh lebih modern. Saat ini, pendaftaran CV dilakukan secara elektronik melalui:

  • Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
  • Sistem OSS (Online Single Submission) untuk mendapatkan NIB dan perizinan usaha

Sejak diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 (beserta perubahannya), pendaftaran CV wajib dilakukan secara online sebelum dapat mengurus perizinan usaha lebih lanjut.

Popularitas CV di Indonesia

Meskipun berasal dari hukum kolonial, CV tetap menjadi pilihan banyak pelaku usaha karena:

  • Proses pendirian lebih sederhana dibanding PT
  • Tidak ada ketentuan minimal modal dasar
  • Cocok untuk usaha keluarga atau kemitraan
  • Fleksibel untuk usaha skala kecil dan menengah

Namun, perlu dipahami bahwa tanggung jawab sekutu aktif yang tidak terbatas menjadi risiko hukum yang harus diperhitungkan.

Kesimpulan

Begitulah penjelasan mengenai asal-usul dan perkembangan CV atau persekutuan komanditer di Indonesia. Panjangnya perjalanan yang sudah dilalui oleh salah satu bentuk badan usaha ini menandakan masih kuat dan dipercayainya CV oleh masyarakat indonesia. Dengan hal ini, CV sering menjadi jawaban bagi pengusaha yang ingin membangun legalitas pada usahanya.

Melalui EasyLegal, kamu bisa berkonsultasi tanpa perlu bertemu langsung untuk memahami persoalan legalitas badan usaha. Selain itu, kami menyediakan jasa pembuatan CV untuk mempermudah pelaku usaha melegalkan usaha yang mereka bangun.

Penyebab Merek Ditolak & Cara Mengatasinya

Penyebab Merek Ditolak & Cara Mengatasinya

Sebagai pengusaha, kamu diharuskan untuk berpikir kreatif. Salah satu yang sering membuat bingung mungkin adalah persoalan nama merek dagang. Semakin banyaknya UMKM ataupun bisnis yang tumbuh menjadi ladang kompetisi membuat pengusaha harus memutar otak dalam mencari merek dagangnya. Tuntutan untuk mudah diingat namun tidak pasaran dan memiliki ciri khas dibanding yang lain menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan beragam faktor yang ada, acap kali merek yang kita daftarkan tersebut ditolak. Di sini, kamu akan mengetahui apa saja penyebab merek ditolak dan cara mengatasinya supaya usaha kamu berjalan lancar.

Baca Juga; Mengenal Merek: Cara Membangunnya Dalam Bisnis

Penyebab Merek Ditolak

Penolakan permohonan merek bukan hanya karena prosesnya yang rumit, terkadang kamu acap kali melupakan hal-hal dasar yang tidak kamu sadari. Penolakan pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016, khususnya Pasal 20 → alasan penolakan absolut dan Pasal 21 → alasan penolakan relatif & itikad tidak baik. 

Berikut beberapa kemungkinan penyebab merek ditolak:

Merek Terlalu Umum

merek yang hanya menjelaskan jenis, fungsi, kualitas, atau karakteristik barang dan/atau jasa yang ditawarkan, tanpa memiliki unsur pembeda. Karena tidak menunjukkan identitas khusus suatu produk, merek seperti ini sulit dibedakan dari produk sejenis dan berpotensi ditolak pendaftarannya oleh DJKI. 

Contoh:

  • Misalnya, penggunaan nama seperti “Minuman Soda” untuk produk air kemasan, “Susu Kambing” untuk produk susu, atau Laundry Express untuk jasa laundry. 

Merek Memiliki Kesamaan Dengan Merek Terdaftar

Merek yang menyerupai merek terdaftar berisiko ditolak karena dapat menimbulkan kebingungan konsumen dan melanggar hak merek pihak lain. Persamaan ini dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat serta berpotensi merugikan pemilik merek yang sah. 

Contoh:

  • Pemohon mendaftarkan merek “Milk Kita”, yang dianggap memiliki kesamaan pelafalan dengan merk “Milkita” yang sudah terdaftar lebih dulu.

Merek Mengandung Unsur Terlarang

Merek yang mengandung unsur terlarang berpotensi ditolak karena bertentangan dengan hukum, norma, atau ketertiban umum. Penggunaan unsur-unsur tersebut dinilai tidak pantas dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga permohonan pendaftaran merek dapat ditolak oleh DJKI. 

Contoh:

  • Merek mencantumkan klaim berlebihan atau tidak benar, misalnya kata “paling aman”, “100% asli”, atau “resmi negara”, padahal tidak dapat dibuktikan.

Merek Tidak Sesuai Kelas Barang / Jasa

Merek dapat ditolak apabila pendaftarannya tidak sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang diajukan. Ketidaksesuaian ini terjadi ketika deskripsi barang atau jasa tidak mencerminkan kegiatan usaha sebenarnya atau tidak sejalan dengan klasifikasi merek yang berlaku. Akibatnya, merek dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kebingungan dalam perlindungan hukumnya. 

Contoh:

  • Pemohon mendaftar merek “Arm Cobra” di kelas perabotan rumah, padahal usaha yang dijalankan adalah senjata api.

Merek Didaftarkan Dengan Itikad Tidak Baik

Permohonan merek yang diajukan dengan maksud meniru atau mengeksploitasi reputasi merek lain dinilai sebagai pendaftaran dengan itikad tidak baik karena tidak mencerminkan persaingan usaha yang jujur dan adil. 

Contoh:

  • Seseorang mendaftarkan merek “Mike” untuk produk pakaian dengan logo dan tampilan yang menyerupai merek terkenal “Nike”

Merek Sudah Terdaftar Lebih Dulu Oleh Pihak Lain

Penolakan dapat terjadi karena sistem merek menganut prinsip first to file, yang memberikan hak eksklusif kepada pendaftar pertama. Untuk menghindari hal tersebut, penting memastikan merek belum terdaftar sebelumnya.

Contoh:

  • Seorang pelaku usaha mendaftarkan merek “Sari Roti” untuk produk makanan, namun permohonan ditolak karena merek tersebut sudah lebih dulu terdaftar oleh pihak lain pada kelas barang yang sama.

Cara Mengatasi Penolakan Merek

Ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan penolakan permohonan merek dagang, yakni dengan memilih nama yang unik, melakukan pengecekan awal, dan menentukan kelas yang tepat sehingga risiko penolakan dapat diminimalkan, selain itu pendaftaran sejak awal adalah kuncinya, serta salah satu yang terpenting untuk membantu kamu adalah pendampingan profesional untuk menjadi kunci perlindungan merek yang aman. Lewat EasyLegal, kamu bisa konsultasi panjang lebar mengenai permohonan merek dagang, selain itu kamu juga bisa mengurus hal-hal yang berkaitan dengan legalitas izin usaha. Penasaran? langsung klik TAUTAN INI!

Mengenal RDTR, Gerbang Izin Lokasi Usaha

Mengenal RDTR, Gerbang Izin Lokasi Usaha

Dalam proses pendirian usaha, terdapat beberapa syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh para calon pengusaha. Persoalan legalitas adalah salah satu persyaratan yang sering menjadi kendala bagi pengusaha yang baru menapaki dunia usaha. Tanpa adanya legalitas, usaha yang didirikan tidak memiliki status perlindungan hukum yang pasti. Untuk mengurus perihal legalitas tersebut, ada syarat berupa lokasi izin usaha yang harus terdata oleh RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang.

Apa Itu RDTR?

Dalam proyek pembangunan wilayah kota/kabupaten diperlukan adanya perencanaan matang yang mengatur tata ruang, selaras dengan prinsip untuk menciptakan wilayah yang nyaman, tertata rapi, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut kemudian diakomodir lewat adanya RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang.

RDTR sendiri adalah perencanaan terperinci untuk tata ruang di suatu wilayah, RDTR merinci rencana tata ruang sampai tingkat paling operasional, sehingga menjadi pedoman utama bagi:

  • Pemerintah dalam pengendalian ruang
  • Investor dan pelaku usaha dalam menentukan lokasi usaha
  • Masyarakat dalam membangun atau memanfaatkan lahan

Mengapa RDTR Penting Untuk Izin Usaha?

RDTR sangat penting, bukan hanya untuk masyarakat biasa yang ingin mendirikan perumahan, tapi juga bagi yang ingin membuka usaha secara legal. Sebuah usaha jika ingin mendapatkan legalitas perlu memiliki izin lokasi terlebih dahulu. Izin lokasi tersebut perlu didapatkan melalui RDTR. 

Melalui RDTR, pelaku usaha dapat mengetahui apakah suatu jenis usaha diperbolehkan atau tidak pada lokasi tertentu, sehingga proses perizinan seperti OSS dan KKPR dapat berjalan lancar. Kesesuaian dengan RDTR juga membantu mengurangi risiko hukum, seperti sanksi administratif, pencabutan izin, hingga pembongkaran bangunan. Bisa dikatakan juga kalau RDTR itu gerbang izin lokasi usaha. Baca juga; Ini Cara Mengetahui Risiko Usaha Rendah atau Tinggi

Cara Cek RDTR Untuk Izin Usaha

Buat kamu yang belum paham cara cek RDTR, berikut adalah langkah-langkahnya:

  • Menentukan lokasi secara akurat

Pastikan alamat dan titik koordinasi (via Gmaps) sudah sesuai.

  • Melihat zonasi RDTR (online atau manual)

Untuk melihatnya, kamu bisa masuk ke tautan https://oss.go.id/id/rdtr-interaktif 

  • Memahami aturan zona dan intensitas bangunan

Aturan zona ini memberikan ketentuan apakah lokasi usaha yang kamu miliki termasuk zona usaha atau tidak, jika tidak, maka izin tidak akan bisa turun.

  • Menyesuaikan dengan rencana usaha

Dari hasil pengamatan, kamu mulai bisa menentukan kesesuaian usaha kamu dengan aturan zona RDTR tersebut.

  • Memastikan kesesuaian lewat OSS & KKPR

Masuk ke OSS, lalu input data lokasi usaha, maka sistem akan otomatis; Mengecek RDTR dan menentukan status KKPR.

Buat Kamu yang Tidak Mau Ribet!

Dengan beragam langkah yang perlu dilakukan, mungkin kamu agaknya sedikit bingung dan tidak mau ribet. Tapi tenang, EasyLegal bisa jadi tempat kamu konsultasi, ataupun mengurus seluruh perihal legalitas perizinan sampai beres. Tanpa perlu ribet, cukup hubungi EasyLegal maka semua urusan legalitas kamu pasti selesai, ayo! tunggu apa lagi?

Ini Cara Mengetahui Risiko Usaha Rendah atau Tinggi

Ini Cara Mengetahui Risiko Usaha Rendah atau Tinggi

Dunia bisnis atau usaha memiliki banyak perhitungan yang dapat menjadi faktor maju atau mundurnya sebuah usaha tersebut. Dari banyaknya faktor yang mesti diperhitungkan oleh pengusaha, terdapat satu faktor yang sering luput dari pemahaman pengusaha karena berbagai alasan. Melalui artikel ini, kamu akan tau cara mengetahui tentang risiko usaha rendah atau tinggi.

Apa Itu Risiko Usaha?

Risiko usaha menggambarkan seberapa besar dampak dan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh suatu usaha, baik bagi manusia, lingkungan, maupun masyarakat, yang kemudian menentukan izin apa saja yang wajib dimiliki pelaku usaha. 

Dalam sistem OSS berbasis risiko, pemerintah menilai usaha bukan dari besar kecilnya omzet, melainkan dari jenis kegiatan dan dampaknya. Dengan memahami tingkat risiko usaha sejak awal, pelaku usaha dapat mengurus izin yang tepat, menghindari masalah hukum, dan menjalankan usahanya dengan lebih aman dan tenang.

Mengapa Risiko Usaha Diterapkan di OSS?

Istilah risiko usaha digunakan dalam OSS sebagai upaya pemerintah untuk menerapkan pengaturan usaha yang proporsional, di mana setiap kegiatan usaha dikenai kewajiban perizinan berdasarkan tingkat dampak dan risikonya. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien, pasti, dan tetap menjamin perlindungan kepentingan umum.

Kategori tingkatan Risiko Usaha

Dalam sistem perizinan berbasis risiko, setiap usaha dikelompokkan ke dalam empat tingkat risiko, mulai dari yang rendah hingga yang tinggi.

  • Risiko Rendah

Usaha dengan potensi bahaya yang sangat kecil terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan kepentingan umum.
Perizinan: NIB (Nomor Induk Berusaha)
Contoh:
Warung kecil, toko online non-produk berbahaya, jasa desain atau pengetikan.

  • Risiko Menengah Rendah

Usaha dengan potensi dampak terkendali dan relatif kecil jika terjadi gangguan.
Perizinan: NIB, sertifikat standar (pernyataan mandiri)
Contoh:
Laundry, rumah makan kecil, bengkel skala kecil.

  • Risiko Menengah Tinggi

Usaha dengan potensi bahaya yang lebih besar sehingga memerlukan pengawasan.
Perizinan; NIB, sertifikat standar (verifikasi pemerintah)
Contoh:
Industri makanan tertentu, klinik pratama, usaha pengolahan bahan tertentu.

  • Risiko Tinggi

Usaha dengan potensi bahaya besar dan berdampak luas bagi masyarakat atau lingkungan.
Perizinan; NIB, izin khusus / izin operasional, persetujuan teknis tambahan
Contoh:
Pertambangan, rumah sakit, industri bahan berbahaya.

Faktor Penyebab Risiko Usaha

Berbagai tingkat risiko usaha tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah kondisi yang melekat pada cara suatu usaha dijalankan. Mulai dari jenis kegiatan, lokasi, hingga tingkat kepatuhan terhadap aturan, setiap faktor dapat meningkatkan atau menurunkan risiko yang ditimbulkan. Berikut adalah faktor-faktor utama yang dapat memicu risiko usaha:

  • Jenis kegiatan usaha 

Semakin berbahaya atau kompleks aktivitas usaha, semakin tinggi risiko yang ditimbulkan.

  • Lokasi usaha 

Usaha di area padat penduduk atau tidak sesuai tata ruang berisiko lebih besar. Selengkapnya

  • Skala kegiatan 

Volume produksi dan intensitas aktivitas yang tinggi meningkatkan potensi dampak.

  • Teknologi dan peralatan

Penggunaan mesin dan teknologi berisiko memicu kecelakaan dan gangguan operasional.

  • Dampak lingkungan

Limbah, emisi, dan kebisingan meningkatkan risiko terhadap lingkungan dan masyarakat.

  • Keselamatan kerja (K3)

Standar K3 yang lemah memperbesar risiko kecelakaan dan kerugian usaha.

  • Sumber daya manusia

Kurangnya kompetensi dan pengawasan tenaga kerja meningkatkan risiko operasional.

  • Kepatuhan regulasi

Ketidakpatuhan terhadap aturan memicu sanksi dan masalah hukum.

Kesimpulan

Pemahaman mengenai risiko usaha kini adalah suatu kewajiban bagi para pengusaha, karena menjadi salah satu landasan legalitas bisnis. Setelah membaca artikel ini, kamu bisa melihat bagaimana cara mengetahui risiko usaha rendah atau tinggi serta paham tingkat risiko mana yang dimiliki oleh usaha kamu, supaya memudahkan urusan legalitas antara pengusaha dengan negara. Bagi yang masih bingung dan mau konsultasi, EasyLegal selalu ada menunggu pertanyaan kamu, jadi langsung saja klik TAUTAN INI.