UU HPP ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak.
« Back to Glossary IndexIkuti update informasi seputar legalitas di Easylegal melalui sosial media kami:
Pendirian PT Perorangan merupakan pilihan yang tepat bagi individu yang ingin mendirikan badan usaha yang sah di Indonesia namun dengan proses yang lebih mudah dan
Pendirian yayasan di Indonesia adalah langkah yang tepat bagi individu atau kelompok yang ingin mendirikan organisasi non-profit yang berfokus pada tujuan sosial, keagamaan, pendidikan, atau
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit