Pendahuluan
Apa kamu pernah ingin mendapatkan legalitas izin usaha, tapi kebingungan sama beragam istilah di dalamnya? Nah, persoalan dalam memahami istilah-istilah itu sering kali menjadi batu sandungan buat para pengusaha yang kebingungan dengan maksud dan arti dari istilah yang sering muncul tersebut. Kalau gitu, supaya gak kebingungan lagi, baiknya kita mengenal berbagai istilah legalitas izin usaha dulu yuk! sebelum akhirnya kamu memantapkan diri untuk mengurus perizinan usaha.
Istilah Utama Perizinan
-
OSS (Online Single Submission)
OSS adalah sistem resmi pemerintah berbasis online yang digunakan untuk mengurus seluruh legalitas usaha di Indonesia dalam satu platform. Tujuan OSS adalah menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha.
OSS RBA adalah pendekatan baru dalam perizinan usaha yang menilai usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatannya, bukan besar kecilnya usaha.Pendekatan ini membuat perizinan lebih adil, proporsional, dan sesuai dampak usaha.
-
NIB (Nomor Induk Berusaha)
NIB adalah identitas resmi pelaku usaha yang dikeluarkan melalui OSS. Untuk beberapa UMKM, NIB sudah cukup menjadi dokumen legalitas usaha untuk beroperasi secara legal.
-
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha adalah istilah payung yang mencakup seluruh bentuk izin usaha, Istilah ini menegaskan bahwa legalitas usaha tidak hanya satu dokumen, melainkan serangkaian kewajiban yang disesuaikan dengan risiko dan jenis kegiatan usaha.
Istilah Risiko dan Klasifikasi Usaha
-
Risiko Usaha
Risiko usaha menggambarkan seberapa besar dampak dan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh suatu usaha, baik bagi manusia, lingkungan, maupun masyarakat, yang kemudian menentukan izin apa saja yang wajib dimiliki pelaku usaha.
-
Tingkat Risiko Usaha
Tingkat risiko usaha adalah pengkategorian usaha berdasarkan besar kecilnya risiko, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pengkategorian ini menentukan apakah usaha cukup dengan NIB atau memerlukan izin tambahan.
Baca Juga: Ini Cara Mengetahui Risiko Usaha Rendah atau Tinggi
-
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
merupakan standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.
-
Kegiatan Usaha Utama dan Pendukung
Kegiatan usaha utama adalah aktivitas penghasil pendapatan, sementara kegiatan pendukung bersifat pelengkap. Pembagian ini digunakan untuk menentukan KBLI dan izin usaha yang sesuai.
Istilah Izin dan Standar
-
Sertifikat Standar
Sertifikat Standar merupakan dokumen resmi dari pemerintah yang diterbitkan lewat sistem OSS-RBA untuk mendukung legalitas usaha.
-
Izin Operasional / Izin Komersial
Persetujuan yang diterbitkan melalui OSS atas nama Menteri atau Gubernur, yang memungkinkan pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha secara komersial atau operasional setelah memenuhi syarat atau komitmen tertentu.
-
Pernyataan Mandiri (Self Declare)
Skema pernyataan dari pengusaha atas legalitas izin usahanya yang sudah memenuhi standar atau aturan yang mengikat.
Istilah Tata Ruang dan Lingkungan
-
KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
Perizinan ini menjadi persyaratan dasar bagi pelaku usaha untuk menjamin bahwa pemanfaatan lahan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.
-
AMDAL
AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian untuk menilai dampak besar suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan sebelum usaha tersebut dijalankan.
-
UKL-UPL
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan serta dasar penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan.
Baca Juga: Mengenal RDTR, Gerbang Izin Lokasi Usaha
Istilah Pajak
-
NPWP Badan / Pribadi Usaha
NPWP merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi wajib pajak dan berfungsi sebagai tanda pengenal resmi dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, baik bagi individu maupun badan usaha.
-
PKP (Pengusaha Kena Pajak)
PKP adalah status perpajakan bagi pelaku usaha yang diwajibkan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN setelah memenuhi persyaratan omzet yang ditetapkan.
Kesimpulan
Dari beberapa pengertian istilah yang muncul di atas, semoga bisa membantu kamu untuk semakin paham mengenai beragam istilah legalitas izin usaha yang ada. Mengetahui dan memahaminya dapat memberikan kamu kemudahan mengurusn perizinan usaha yang akan kamu dirikan. Apabila kamu masih kebingungan, EasyLegal bisa jadi tempat kamu konsultasi soal legalitas izin usaha yang ingin kamu buat, cukup dengan klik TAUTAN INI.
