JASA PENGURUSAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Perjanjian Perkawinan adalah kesepakatan tertulis antara suami dan istri, baik dibuat sebelum menikah (perjanjian pra nikah) maupun setelah menikah (perjanjian pasca nikah), yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga secara jelas dan sah di mata hukum. Bentuk perjanjian ini dapat mencakup pengaturan mengenai pemisahan harta (pisah harta), pengelolaan aset, maupun hal lain yang dianggap penting oleh pasangan, sehingga memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta kejelasan dalam menjalani kehidupan perkawinan.

DASAR HUKUM PENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pasal 119 KUHPerdata:
   Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.
   Download Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
   
2. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan
   Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
   Download Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Pasal 29 ayat 1 Perkawinan pasca putusan MK No 69/PUU-xiii/2015
   Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pecatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga teerhadap pihak ketiga tersangkut
   Download Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015
   

BERIKUT ADALAH PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PISAH HARTA
✅ Foto KTP suami istri atau calon suami istri (jika belum menikah)
✅ Foto KITAS (bagi WNA)
✅ Foto Akta Kelahiran
✅ Foto Kartu Keluarga
✅ Foto Buku Nikah (jika sudah menikah)

BERIKUT ADALAH PERSYARATAN PENCACATAN AKTA PISAH HARTA KE KUA ATAU DISDUKCAPIL
✅ Surat Permohonan 
✅ Fotokopi KK
✅ Fotokopi KTP suami istri atau calon suami istri (jika belum menikah)
✅ Fotokopi Buku Nikah (jika sudah menikah)
✅ Fotokopi akta notaris yang sudah dilegalisir

SKEMA PEMBUATAN AKTA PISAH HARTA DI EASYLEGAL
✅ Melengkapi data Persyaratan
✅ Pembayaran DP 50%
✅ Proses Pengerjaan Dokumen Draft Akta
✅ Konfirmasi Draft Akta
✅ TTD dokumen oleh kedua pihak
✅ Setelah Draft disetujui dan dokumen di TTD, kami lanjutkan proses finalisasi Akta
✅ Melakukan pelunasan pembayaran
✅ Pengiriman dokumen Soft Copy dan Hardcopy (jika dokumen TTD sudah kami terima)

Untuk skema pembayarannya bisa via transfer dengan DP 50% ke rekening perusahaan kami dan bisa via tokopedia full payment sistem PO

Note : Dokumen akta pisah harta perlu dicatatkan ke KUA (bagi yg beragama Islam) atau ke Disdukcapil (bagi yg beragama selain Islam)