Pengantar
LKPM Adalah laporan rutin ke Pemerintah tentang bagaimana usaha kita berjalan. Pemerintah ingin tahu, apakah modal yang ditanam benar-benar dipakai untuk kegiatan usaha dan apakah usahanya berkembang serta apa saja kendalanya. Laporan ini penting, karena dari situlah pemerintah bisa menilai apakah bisnis kita sehat dan sesui dengan undang-undang yang berlaku.
LKPM juga merupakan sarana komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah, berisi perkembangan realisasi penanaman modal sekaligus kendala yang dihadapi Pelaku Usaha di Lokasi kegiatan usahanya.
Pengertian
LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) adalah laporan wajib bagi pelaku usaha terkait realisasi Penanaman Modan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha. LKPM ini penting karena menjadi sarana komunikasi dengan pemerintah untuk mencari solusi atas hambatan bisnis sekaligus sebagai acuan dalam pengajuan fasilitas penanaman modal.
LKPM wajib dilaporkan secara online bagi semua pelaku usaha, kecuali usaha mikro dengan penanaman modal dibawah Rp. 1 Miliar seperti Perbankan, Lembaga Keuangan non Bank, Asuransi dan Perusahaan Bidang Usaha Hulu Migas. Perlu diingat, LKPM harus dilaporkan untuk seluruh KBLI yang tercantum dalam NIB tanpa terkecuali.
Dasar Hukum
Berikut adalah Dasar Hukum tentang LKPM:
1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
“Payung Hukum Penanaman Modal di Indonesia”.
2. Peraturan BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal) No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Dalam peraturan ini dijelaskan kewajiban pelaporan LKPM secara online melalui OSS-RBA, termasuk jadwal pelaporan dan sanksinya”.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Mengatur kewajiban pelaporan bagi pelaku usaha sesuai tingkat risiko dan skala usaha”.
baca juga: Cara dan Syarat Pendirian PT PMA di Indonesia
Jenis LKPM Berdasarkan Skala Usaha Kewajiban LKPM untuk Usaha Kecil
Kewajiban LKPM untuk Usaha Kecil
Bagi pelaku usaha skala kecil dengan modal usaha lebih dari Rp 1 miliar hingga maksimal Rp 5 miliar (di luar nilai tanah dan bangunan), laporan LKPM harus disampaikan setiap 6 bulan sekali atau per semester. Jenis laporan ini tidak memisahkan antara tahap pembangunan (konstruksi) dan tahap operasional bisnis.
Kewajiban LKPM untuk Usaha Menengah dan Besar
Untuk usaha menengah dengan modal Rp 5–10 miliar serta usaha besar dengan modal di atas Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan), LKPM wajib disampaikan setiap 3 bulan sekali (triwulan). Laporan mencakup perkembangan saat persiapan proyek hingga kegiatan operasional atau komersial.
Jadwal Pelaporan LKPM
Berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) memiliki jadwal berbeda sesuai skala usaha.
- Usaha Kecil wajib melaporkan LKPM dua kali setahun:
- Semester I: paling lambat 10 Juli tahun berjalan.
- Semester II: paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.
- Usaha Menengah dan Besar wajib melaporkan LKPM setiap tiga bulan (triwulan):
- Triwulan I: paling lambat10 April tahun berjalan
- Triwulan II: paling lambat 10 Juli tahun berjalan
- Triwulan III: paling lambat10 Oktober tahun berjalan
- Triwulan IV: 10 Januari tahun berikutnya.
Siapa Yang Berwenang Memantau LKPM?
- Menurut Pasal 35 Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, pemantauan LKPM dilakukan oleh beberapa pihak sesuai kewenangan:
- DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan Badan Usaha KPBPB untuk LKPM PMDN dengan skala mikro, kecil, menengah, hingga besar.
- Kementerian Investasi/BKPM memantau LKPM untuk PMA serta PMDN dengan skala menengah dan besar.
baca juga: Pentingnya Jasa Bikin PKP Perusahaan dan Cara Mendapatkannya
Sanksi Administratif
Pelaku Usaha yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) akan dikenakan sanksi administratif. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh skala usaha, baik UMK maupun non-UMK. Bentuk sanksinya dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
1. Peringatan Tertulis
Diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran ringan, misalnya:
- Tidak menyampaikan LKPM selama 2 periode berturut-turut.
- Menyampaikan laporan konstruksi tanpa adanya tambahan nilai investasi selama 4 periode berturut-turut (realisasi nihil).
2. Penghentian Sementara
Dijatuhkan jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban setelah mendapat peringatan tertulis.
3. Pencabutan Izin Usaha
Dikenakan bila pelaku usaha tetap tidak mematuhi kewajiban pada tahap sebelumnya.
Jangan biarkan usahamu terhambat karena kelalaian LKPM. Bersama EasyLegal, pelaporan LKPM jadi lebih mudah, cepat, dan aman.
