JASA PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL

Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa suatu produk telah melalui proses pemeriksaan dan penilaian sesuai dengan standar syariat Islam dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia dan bertanggung jawab atas kehalalan produknya. Dalam pelaksanaannya, Penyelia Halal bertugas mengawasi, mengendalikan, serta memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar halal. Sementara itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk sebelum diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH. Dengan demikian, sertifikasi halal berfungsi untuk memberikan jaminan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi konsumen Muslim dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

DASAR HUKUM TENTANG SERTIFIKASI HALAL

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
   Berisi tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pada Pasal 4, berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.
   Download UU No. 33 Tahun 2014 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021
   Berisi tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
   Download UU No. 39 Tahun 2021
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019
   Berisi tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
   Download Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019